Ingin Ada Percepatan, Wapres Ma'ruf Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi
Sebagai contoh, berlarutnya masalah dalam bidang sosial dan perizinan memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi Covid-19.
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) meminta agar Roadmap Reformasi Birokrasi dievaluasi secara matang dan akurat.
Pasalnya, keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi hingga kini masih terjadi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19.
Sebagai contoh, berlarutnya masalah dalam bidang sosial dan perizinan memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi Covid-19.
“Saya ingin roadmap (Reformasi Birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian (adjustment),” kata Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (10/06/2021).
Baca juga: Wapres Maruf: Tugas Kita Bukan Mencari Kehormatan dan Kekuasaan
Hal ini penting, sambungnya, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya. Dia ingin reformasi birokrasi tidak berhenti didesain tetapi harus diikuti langkah nyata.
“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai di mana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta reformasi birokrasi di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Saya minta kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” ujarnya.
Baca juga: Wapres: Kolaborasi Kunci Keberhasilan Percepatan Pengembangan Eskosistem Syariah
Terakhir, Wapres berharap kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah agar terjalin secara efektif.
Adapun bentuk koordinasinya, Wapres meminta dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya.
“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi sasarannya tercapai,” pungkasnya.