TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) yang turut mendukung salah satu agenda penting kebangsaan, agar MPR RI bisa menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang petunjuk arah pembangunan nasional. 

Sebagaimana telah disuarakan juga oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu. 

Serta berbagai sivitas akademika lainnya. Semisal, Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali. 

"Singapura yang negara kecil saja memiliki perencanaan pembangunan sangat matang. Sebelum merdeka pada 1965, luas wilayah daratannya sekitar 581 kilometer persegi, jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar 661 kilometer persegi. Pada tahun 2015, luas daratan Singapura bertambah menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849 kilometer persegi. Luas wilayahnya masih akan terus bertambah hingga tahun 2030, setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Melayat ke Rumah Duka Sentosa, Wakil Ketua MPR: Semoga Pak Laoly dan Keluarga Tetap Tabah

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Singapura kini telah menargetkan pada tahun 2030 bisa memenuhi sendiri 30 persen kebutuhan pangannya. 

Padahal Singapura tidak memiliki lahan pertanian memadai.

Sebuah hal yang terlihat mustahil, namun bukan tidak mungkin bisa diwujudkan dengan adanya arah pembangunan yang berkesinambungan. 

"Sementara Indonesia, sepertinya masih terombang ambing tanpa arah yang jelas. Proyek pembangunan yang mangkrak sangat mudah ditemui, bahkan di Ibu Kota Jakarta. Presiden Jokowi saja sampai mengeluhkan, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan," tandas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, keberadaan PPHN akan menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan. 

Presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. 

Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/walikota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara. 

"Sehingga menjamin sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Tidak ada lagi uang rakyat yang habis sia-sia menjadi bangunan setengah jadi maupun besi tua tanpa makna," tutur Bamsoet. 

Ketua Umun Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini turut bangga atas prestasi Universitas Syiah Kuala (USK), sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Pulau Sumatera. 

Berdasarkan rilis Webometerics pada April 2021, USK meraih peringkat ke-17 sebagai kampus terbaik di seluruh Indonesia. Prestasi tersebut dilengkapi capaian prestasi mahasiswa UNSYIAH program Doktor Matematika dan Aplikasi Sains, Muhammad Iqhrammullah, yang pada Februari 2021 berhasil menjadi juara kedua di ajang kompetisi internasional, Opportunity Desk Impact Challenge 2021. 

"Sebagai wujud gotong royong membangun bangsa, USK juga menyiapkan program afirmasi, memberikan beasiswa pendidikan kepada puluhan saudara sebangsa dari Papua. Bahkan juga disiapkan asrama sebagai tempat tinggal. Selain bisa belajar ilmu pengetahuan akademik, saudara sebangsa dari Papua juga bisa belajar banyak dari penyelesaian konflik Aceh. Sehingga kelak ketika lulus dan kembali ke Papua, para mahasiswa tersebut bisa menyebarkan virus perdamaian dan keamanan, sebagaimana kini sudah dinikmati masyarakat Aceh," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, sebagai penghasil intelektual, USK juga senantiasa berkomitmen menjaga pluralitas kebangsaan.

Keberagaman, sebagaimana diajarkan berbagai ajaran agama, merupakan fitrah kehidupan yang tidak dapat diingkari. 

Sejak mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara kesatuan yang hidup dalam kemajemukan budaya, suku, ras, dan agama, sejak saat itulah konsep kebhinekaan telah menyatukan segenap elemen bangsa dalam satu ikatan kebangsaan. 

"Implementasinya memang tidak semudah membalikan telapak tangan.

Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019, SETARA Institut mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, atau rata rata 14 kali dalam satu bulan. Gambaran nyata bahwa ancaman terhadap kebhinekaan memang nyata. Menghadapinya, butuh gotong royong seluruh pihak, termasuk dari elemen perguruan tinggi," pungkas Bamsoet.