Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Mahkamah Konstitusi Telah Panggil MAKI untuk Sidang Uji Materi TWK KPK

Boyamin mengaku senang lantaran MK sangat cepat melakukan proses persidangan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih pegawai KPK menjadi ASN.

Mahkamah Konstitusi Telah Panggil MAKI untuk Sidang Uji Materi TWK KPK
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Logo KPK. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendapat mendapat surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang pendahuluan yang dijadwalkan padal (21/6/2021).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku senang lantaran MK sangat cepat melakukan proses persidangan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih pegawai KPK menjadi ASN.

“Kami gembira dikarenakan MK sangat cepat melakukan prosesnya untuk segera bersidang,” kata Boyamin Saiman melalui rilisnya Jumat (11/6/2021).

"Dengan majunya Pegawai KPK yang tidak lolos TWK maka akan sangat memperkuat Permohonan Uji Materi dikarenakan dirugikan secara langsung oleh TWK. Kami akan bersinergi dengan pagawai KPK tersebut untuk saling mendukung dengan tujuan dikabulkannya uji materi ini oleh MK."

Baca juga: Pengamat Pertanyakan Komnas HAM Cepat Merespons Soal TWK tapi . . .

Boyamin menegaskan untuk mengimbangi proses di MK, MAKI telah menyiapkan saksi, saksi ahli dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat permohonan dengan maksud tidak ada pemecatan pegawai KPK akibat tidak lulus TWK.

Materi Permohonan Uji Materi di MK :

Berdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVIII/2019 yang telah dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK, namun nyatanya saat ini Pimpinan KPK berlawanan dengan pertimbangan putusan MK tersebut yaitu hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus "merah" dan "tidak bisa dibina lagi".

Atas dasar polemik tersebut, MAKI telah mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan Pertimbangan Putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara Pertimbangan Putusan menjadikan Amar Putusan Mahkamah Konsitusi. Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK.

Baca juga: Pengamat Sesalkan Isu TWK Dipolitisasi Secara Berlebihan

Pertimbangan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK dikuatkan menjadi amar putusan dengan cara menguji :
Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 ( UU Revisi KPK ).

1. Pasal 24 Ayat ( 2 ) ( 3 ) :

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas