Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pajak Sembako

PAN Desak Pemerintah Temukan Solusi Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Menambah Penderitaan Rakyat

Selain PPN Sembako yang menuai kontroversi, pemerintah juga berencana untuk mengenakan PPN di sektor jasa pendidikan, dalam hal ini sekolah.

PAN Desak Pemerintah Temukan Solusi Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Menambah Penderitaan Rakyat
Warta Kota/Arie Puji Waluyo
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). 

"Kebijakan ini justru menjadi kontradiktif di saat pemerintah ingin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan pasca pandemi melalui reformasi struktural," ujar Eko.

Ketua DPW DKI Jakarta ini juga melihat bahwa peluang bonus demografi tidak didapatkan jika kebijakan ini diterapkan.

Menurut Eko, hal itu berbahaya dan bisa memberikan efek domino. Bisa jadi ke depan kita tidak bisa meraih bonus demografi dengan angkatan kerja muda yang terampil karena memiliki biaya sekolah yang mahal.

Eko mengatakan terdapat berbagai solusi untuk memperluas basis objek pajak baru tanpa melalui sembako dan pendidikan.

“Jika ingin memperluas basis objek pajak baru, tentu banyak alternatifnya. Kita bisa mengenakan pajak terhadap produk yang tidak ramah lingkungan seperti pajak karbon. Selain itu, pajak minuman berpemanis juga bisa diberikan," ujarnya.

Fraksi PAN DPR RI bersama masyarakat akan berjuang agar rencana pengenaan PPN Sembako dan Sekolah melalui Revisi Undang-Undang KUP dapat ditinjau ulang.

"Kami dari Fraksi PAN akan berdiri bersama rakyat dan berjuang agar rencana PPN Sembako dan Sekolah ini dapat ditinjau kembali dan ditemukan solusi yang dapat meningkatkan penerimaan negara namun tidak menambah penderitaan masyarakat di tengah pandemi," pungkas Eko.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas