Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

PKS Desak Pemerintah Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek

Mulyanto mendesak pemerintah menuntaskan masalah dualisme fungsi kebijakan riset dan teknologi (ristek).

PKS Desak Pemerintah Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek
Andri/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mendesak pemerintah menuntaskan masalah dualisme fungsi kebijakan riset dan teknologi (ristek). 

Mulyanto juga mengusulkan, agar BRIN menjadi anggota tetap rapat kabinet. Hal itu penting, agar BRIN memiliki wawasan kebijakan dan dapat berkoordinasi secara langsung dengan menteri-menteri terkait.

Kedudukan Kepala BRIN dalam rapat tersebut adalah sebagai peserta tetap, meskipun ia bukan Menteri anggota kabinet.

"Kalau tidak, kasihan. BRIN akan kesulitan berkoordinasi dengan Menteri lain," ucapnya.

Mulyanto menambahkan, soal dualisme fungsi kebijakan ristek ini cukup mendesak. Sebab saat ini saja sudah ada beberapa kegiatan ristek yang terganggu akibat adanya dualisme ini.

Mulyanto mencontohkan saat ini kegiatan riset vaksin Merah Putih dalam konsorsium riset Covid-19, yang dimotori Lembaga Bio Molekuler Eijkman menjadi terkendala.

Lembaga ini bingung harus berkordinasi dengan kementerian atau lembaga yang mana. Padahal kegiatan riset konsorsium Covid ini sangat penting dan mendesak.

"Bapeten yang ingin merevisi UU ketenaganukliran juga bingung harus berkoordinasi kemana," pungkas Mulyanto.

Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas