Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, di Gedung Kemenko Polhukam, Jumat (11/6/2021) sore.

Pertemuan dilakukan untuk berdialog seputar persoalan-persoalan di tanah Papua dan menyampaikan aspirasi rakyat Papua dan direspon dengan baik oleh Menko.

"Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran, dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, dimana mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan, semua sesuai dalam koridor Konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan," ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua.

Dalam pertemuan tersebut Mahfud menjelaskan bahwa sesuai arahan presiden dalam menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan.

Baca juga: Satgas Nemangkawi Tangkap Buronan KKB Miron Tabuni di Mimika Papua

Ia juga mengemukakan bahwa, adapun penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak diluar kelompok bersenjata itu.

Sementara itu ketua MRP Timotius Murib, menyampaikan, bahwa MRP datang mengkomunikasikan berbagai hal di tanah Papua, ini dalam hal menyikapi proses perubahan kedua UU No. 21/2001 yang sedang bergulir di DPR, MRP ingin menyampaikan aspirasi orang asli Papua ke pemerintah pusat.

"Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua," ujarnya.