Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPP PROJO Tegas Menolak Pajak Sembako dan Pendidikan Rakyat

DPP PROJO menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sembilan

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in DPP PROJO Tegas Menolak Pajak Sembako dan Pendidikan Rakyat
Tribunnews/Jeprima
Pedagang menata barang dagangannya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2021). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada bahan kebutuhan pokok atau sembako masih menunggu pembahasan lebih lanjut setelah pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.?Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PROJO menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sembilan bahan pokok pangan rakyat atau sembako.

"Pernyataan ini adalah permintaan PROJO kepada Pemerintah dan DPR agar jangan sekali-sekali menerapkan wacana tersebut," kata Sekretaris Jenderal DPP PROJO Handoko, dalam pernyataan resmi, Minggu (13/6/2021).

Dia menjelaskan kekhawatiran masyarakat atas penerapan PPN pendikan dan sembako muncul setelah beredar draft RUU Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca juga: Bamsoet Minta Menkeu Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Di sisi lain, Pemerintah selalu mendengungkan sense of crisis dalam menghadapi pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Pembatasan di segala sektor diterapkan dengan alasan penanganan pandemi.

Saat ini masyarakat terpukul dengan wacana pengenaan PPN untuk bidang pendidikan dan sembako rakyat.

Masyarakat menengah ke bawah sangat terimbas pandemi Covid-19 akibat pembatasan-pembatasan. Pendapatan dan daya beli masyarakat anjlok, namun pemenuhan kebutuhan dasar malah akan dipersulit dengan pengenaan pajak.

Baca juga: Ditjen Pajak Ungkap Alasan Pemerintah ingin Pajaki Sembako dan Jasa Pendidikan

Berita Rekomendasi

Handoko menekankan bahwa upaya membebaskan masyarakat dari Covid-19 bukan satu-satunya tujuan. Masih ada lagi ujian hidup bagi rakyat, yakni selamat dari kesulitan ekonomi.

"Orang bisa lolos dari keganasan virus Corona, tapi akhirnya menjadi korban tekanan ekonomi," ujar Handoko.

Baca juga: Sembako Akan Dipajaki, Sri Mulyani Disebut Mencoreng Citra Jokowi

DPP PROJO juga mengingatkan bahwa periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus menjaga kepercayaan rakyat. Kinerja pemerintahan harus lebih baik dengan perencanaan kebijakan yang semakin jelas mensejahterakan rakyat.

Jangan sampai rakyat meyakini bahwa kualitas pemerintahan periode kedua selalu anjlok dibandingkan pada periode pertama.

"Pemerintah harus menjelaskan dan segera membatalkan keinginan menerapkan PPN untuk pendidikan dan sembako rakyat," kata Handoko.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas