Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dukcapil Gratiskan Pemanfaatan Verifikasi Data Kependudukan

Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada K/L dan swasta sebesar Rp. 6 Triliun selama 6 tahun melalui pemanfaatan verifikasi data Disdukcapil.

Dukcapil Gratiskan Pemanfaatan Verifikasi Data Kependudukan
Istimewa
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat. Rapat tersebut embahas tentang intregasi data kependudukan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggratiskan  pemanfaatan verifikasi data kependudukan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP el yang diakses oleh kementerian/lembaga dan pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil

Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada K/L dan swasta sebesar Rp. 6 Triliun selama 6 tahun melalui pemanfaatan verifikasi data Disdukcapil.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan layanan akses verifikasi data gratis ini sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkrit bagi lembaga pengguna.

"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan Satu Data Kependudukan di Tanah Air," kata Dirjen Zudan dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).

Zudan berujar semangatnya adalah bahwa Dukcapil harus bisa memberi manfaat.

"Ekosistemnya kita bangun, nanti manfaat ini akan memperbesar ekosistem," kata  Dirjen Zudan.

Zudan mengungkapkan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di-klik atau di hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1800  lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya taruhlah Rp1.000/klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun.

Menurutnya ini adalah nominal yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika Dukcapil menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Kemendagri Ungkap Manfaat Satu Data Kependudukan Bagi Masyarakat

Bagi lembaga perbankan, asuransi, menurut Zudan, harga Rp1.000/klik adalah harga yang murah. 

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas