TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di sejumlah daerah pascalebaran Idulfitri 1442 Hijriah. Lonjakan kasus terutama terjadi di Pulau Jawa. Bahkan pada lima minggu pasca libur Lebaran, kenaikan pertambahan kasus tertinggi positif Covid-19 didominasi oleh seluruh provinsi di Pulau Jawa.

"Lima provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus seluruhnya berasal dari Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (15/6).

”Bahkan provinsi keenam teratas juga berasal dari Pulau Jawa yaitu provinsi Banten," imbuhnya. Berdasarkan data yang dipaparkannya, dalam seminggu terakhir, DKI Jakarta mengalami pertambahan sebanyak 7.132 kasus.

Sementara Jawa Tengah sebanyak 4.426 kasus dan Jawa Barat sebanyak 2.050 kasus. Kemudian di Yogyakarta pertambahan kasus mingguan mencapai 973 kasus. Lalu, di Jawa Timur sebanyak 939 kasus, dan di Banten 440 kasus.

Wiku mengatakan lonjakan pada minggu ke-5 pasca Idulfitri ini banyak terjadi di daerah tujuan mudik. Selain itu, peningkatan juga terjadi di daerah-daerah tujuan rantau seperti DKI Jakarta.

Baca juga: Kasus Covid-19 di 15 Kabupaten/Kota Melonjak, Mulai dari Jakarta Hingga Grobokan

”Ini jelas terlihat pada daerah yang menjadi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan Jawa Barat serta daerah yang menjadi asal pemudik yaitu DKI Jakarta," ucap dia.

Baca juga: Pasien Covid-19 Mayoritas Warga DKI, Pihak Wisma Atlet Sarankan Anies Berlakukan PSBB Lagi

Seiring lonjakan kasus itu, angka keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga terus meningkat dalam sepekan. Wiku mengatakan, secara umum, baik kasus positif maupun BOR RS rujukan Covid-19 di Indonesia tercatat meroket pekan ini.

Bahkan di Grobogan, Jawa Tengah, terjadi peningkatan kasus Covid-19 hingga 2.803 persen dengan BOR yang mencapai 93,65 persen.

Sementara mayoritas daerah di Jakarta mengalami kenaikan kasus corona di atas 100 persen, dan 4 dari 5 wilayah Jakarta memiliki BOR RS rujukan Covid-19 di atas 75 persen.

Baca juga: Kasus Covid-19 di 15 Kabupaten/Kota Melonjak, Mulai dari Jakarta Hingga Grobokan

Wiku menyatakan kenaikan kasus tersebut mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kata dia, fokus pemerintah saat ini adalah mengendalikan lonjakan kasus. Wiku meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih berhati-hati.

Selain itu ia juga meminta Pemda untuk segera menetapkan strategi pengendalian kasus yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing.

"Fokus kita saat ini adalah untuk segera mengendalikan penambahan kasus di daerah-daerah yang sedang mengalami kegentingan kondisi kasus dengan ikut serta mematuhi kebijakan yang ada baik pembatasan mobilitas dalam dan luar negeri," ucap dia.

Terkait kenaikan BOR, pemerintah akan menambah 8.000 bed isolasi pasien virus corona di Jakarta supaya BOR bisa ditekan.

"Antisipasi kenaikan tren kasus di DKI khususnya di RSDC Wisma Atlet yang terus mengalami kenaikan sejak 18 Mei. Satgas menambahkan 2.000 bed sehingga BOR bisa menurun," kata Wiku.

"Ada 31 fasilitas karantina terpusat dengan total 8.000 bed di Jakarta. Penambahan ini dimaksud untuk mengurangi penularan di rumah dan beban RS di Jakarta dan sekitarnya," imbuh dia.

Selain menambah bed isolasi, pemerintah akan melakukan berbagai upaya memerangi gelombang kedua Covid-19 ini. Kebijakan prokes, pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan akan terus ditingkatkan lewat operasi yustisi di daerah berzona merah.

Dia mengatakan, jumlah testing dan tracing juga akan ditingkatkan untuk menjaring masyarakat yang terkena Covid.

Pelaksaan PPKM mikro juga akan diperketat dengan meningkatkan peran posko di kelurahan, serta meningkatan strategi pengendalian kasus termasuk memastikan fasilitas, dan menekan kasus dengan memanfaatkan fasilitas karantina terpusat.

"Satgas juga mengambil langkah lain, turun ke lapangan, perbaikan manajemen, di antaranya Jakarta, Kudus, dan Bangkalan," kata dia.

PPKM mikro pun akan diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Pemerintah juga akan menerapkan WHF hingga 75 persen dan zona merah.

Pemberlakuan PPKM mikro diperpanjang sesuai instruksi Mendagri No.13 Tahun 2021. Berlaku sejak 15 Juni hingga 28 juni 2021.

"Melalui perpanjangan PPKM mikro pemerintah akan membatasi WFH 75 persen di zona merah, 70 persen di zona kuning dan orannye, serta pembelajaran [sekolah] dilaksanakan secara online. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi masyarakat dan pemerintah," ujar dia.(tribun network/fik/dod)