TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, praktik pungli oleh premanisme di Pelabuhan berhasil diringkus Polri setelah terima arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut praktik pungli sama halnya dengan tindakan korupsi.

Di tahun 2016, kata Kurnia, Jokowi sempat melakukan hal yang sama.

Pada saat itu, Jokowi menelfon Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberantas pungli di beberapa pelabuhan.

"Kejadian ini bukan kali pertama. Di tahun 2016, pak Jokowi juga menyinggung pungli di pelabuhan, yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat itu."

Baca juga: Kapolri Bakal Koordinasi Kemenperin Soal Bahan Kimia yang Sering Digunakan Teroris

"Ketika Presiden menelepon Kapolri, malamnya langsung ada pelakunya," ucap Kurnia, dikutip dari program Mata Najwa, Rabu (16/6/2021).

Menyoroti dua kejadian itu, Kurnia menilai respon Jokowi sebagai presiden sangat lah dibutuhkan untuk menanggapi masalah-masalah lain.

"Respon presiden ini sebenarnya dibutuhkan untuk banyak hal, karena pungli terkait dengan pemberantasan korupsi juga," imbuh dia.

Akan tetapi, lanjut Kurnia, ada isu-isu lain yang tak mendapat respon cepat Jokowi seperti halnya soal pungli itu, seperti kasus penyiraman air kerasa pada penyidik KPK Novel Baswedan hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca juga: Ribuan Pelaku Pungli Telah Ditangkap Polisi Sejak Kapolri Ditelepon Jokowi

Lebih lanjut, Kurnia melihat praktik pungli itu memperlihatkan pengawasan aparat keamanan tak berjalan semestinya.

"Saya coba cari tadi berapa km dari kejadian tempat pungli dengan kantor polres -polsek."

"Pengakuan salah satu supir sudah berulang sejak tahun 2001. 21 tahun ini tidak bermasalah," kata Kurnia.

Kurnia meyakini pelaku pungli tak hanya preman, melainkan ada aparat publik yang juga ikut bermain.

"Saya haqqul yaqin ada pejabat publik, misalnya yang membackingi sehingga mereka bisa stay di sana di atas puluhan tahun," terangnya.

Baca juga: Kapolri: Kegiatan Sopir Kontainer Lebih Cepat dan Lancar Usai Tetapkan 27 Tersangka Pungli

Ia berharap, kejadian berantas pungli setelah respon Jokowi ini tak hanya sekadar gimmick belaka.

Sehingga, kedepannya aparat tak harus menunggu respon Presiden dahulu untuk bergerak.

"Harapan kita, ini tidak sekedar gimmick, ceremony saja."

"Kalau hanya ceremony saja, maka 5 tahun lagi akan ada Presiden yang menelfon Kapolri lagi karena ada pungli lagi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menelepon Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di sela-sela kunjungan kerjanya.

Jokowi awalnya mendengar curhatan para sopir kontainer di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis, (10/6/2021).

Para sopir mengeluhkan banyaknya pungli dan aksi premanisme di sekitar pelabuhan.

Saat mendengar adanya beberapa sopir yang mengeluhkan maraknya pungli dan premanisme, Jokowi lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris.

Presiden meminta ajudannya itu menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.

Saat telepon tersambung, Jokowi langsung meminta Kapolri menyelesaikan masalah tersebut.

"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.

Baca juga: Kapolri Keluarkan Telegram untuk Tertibkan Premanisme dan Pungli di Kawasan Pelabuhan

"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon dikutip dari Sekretariat Presiden.

"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.

"Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden.

"Siap Bapak," jawab Kapolri.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Theresia Felisiani)