TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tidak bisa disalahkan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Namun, pimpinan KPK seharusnya bisa menjelaskan ke publik mengenai TWK sebenar-benarnya.

"Jadi KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, abaikan perilaku pegawai yang tidak lulus dan Komnas HAM yang sama-sama salah jalur," ujar Pakar Hukum Pidana, Petrus Selestinus dalam pernyataannya, Jumat(18/6/2021).

Menurut dia, polemik TWK terkesan tidak selesai karena mereka yang tidak lulus tes tidak menempuh upaya hukum.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada 3 Pertanyaan yang Tak Bisa Dijawab Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terkait TWK

"Keengganan menempuh upaya hukum bisa saja pertimbangannya, karena panggung untuk genderang perang di media sosial tidak terbuka lebar, juga kalkulasi kalah menang, mungkin kecil peluangnya untuk menang," ujar Petrus.

Sementara itu Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan dalam pelaksanaan TWK, KPK hanya menjalankan perintah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pelaksana teknisnya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan beberapa asesor. Artinya, KPK tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan TWK.

Baca juga: KPK Minta ICW dan Pihak Lainnya Tak Asal Tuduh Soal Informasi TWK

"Jadi kalau dikatakan bahwa ini kemauan Pak Firli atau KPK, saya kira itu keliru," jelasnya.

Menurut dia, sebetulnya isu TWK sudah selesai. Sudah jelas 75 pegawai KPK tidak lulus, tapi kemudian dikoreksi lagi jadi 51 pegawai atau sekira 5,4% dari total pegawai.

Namun, kata Hendardi, orang-orang yang tidak lulus TWK itu memilih bermanuver politik daripada membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Mereka ke PGI, ke MUI, ke Komnas HAM dan sebagainya. Itu hak mereka. Persoalannya sangat sederhana, tapi dibuat tidak sederhana," ujar Hendardi.

Hendardi menilai segelintir orang yang tidak lulus TWK punya modal politik ketika Firli belum memimpin KPK.

Baca juga: Bocoran Materi Tes SKD CPNS 2021, Berikut Kisi-kisi Soal TWK, TIU, dan TKP

"Mereka menyusun kekuatan. Mereka jalin hubungan dengan beberapa LSM, menjalin hubungan dengan beberapa media, dan juga dengan eks komisioner.

Intinya mereka mau menguasai KPK. KPK distempel seolah-olah mereka dan mereka adalah KPK, itu kan enggak benar," tuturnya.

Kata Hendardi, mereka yang ribut-ribut hanya yang tidak lulus TWK alias yang sudah di luar KPK. Maka itu, dia yakin polemik ini tidak akan mengganggu kinerja KPK.

"Tidak perlu ditanggapi juga ya. Saya kira tidak akan mengganggu kinerja KPK. Mereka pasti habis juga kekuatannya," kata Hendardi. (Willy Widianto)