Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin terus mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Saya ingin bahwa fokus dari program kegiatan yang dirancang harus dapat menjawab tantangan kondisi kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat,” ucap Maruf Amin saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, Senin (21/06/21).

Dalam kesempatan tersebut, Maruf Amin membahas mengenai perkembangan rencana aksi percepatan perkembangan pembangunan kesejahteraan di Papua, mencakup program kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan.

“Fokus pembangunan dalam 7 bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres meminta agar Bappenas dalam menyusun program kegiatan dapat memetakan permasalahan dan dapat memastikan seluruh perencanaan dan program kerja dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah.

“Ada semua datanya itu, saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai 7 fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” ujarnya.

“Intinya saya ingin memastikan program kegiatan yang dirancang itu ditujukan untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal,” tambahnya.

Baca juga: Kemnaker Berencana Bangun Balai Latihan Kerja di Kabupaten Mappi, Papua

Sebagai contoh, di bidang pendidikan Wapres menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses pos layanan kesehatan.

Untuk itu, Maruf Amin meminta agar dapat segera diberikan solusi yang tepat bagi segala permasalahan .

“Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” kata Maruf.

Wapres pun memintan Bappenas bergerak cepat mendorong realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan di Papua.

“Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” ujar Maruf.

Baca juga: Sosok Ketua DPRD Tolikara Sonny Wanimbo, Bantah Tudingan Dirinya Danai KKB Papua

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan mengenai quick wins berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu quick wins merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan tahun 2021-2022 dan akan diselenggarakan sebanyak 231 kegiatan.

Lebih jauh, Suharso menjelaskan program quick wins tahun 2021-2022 berdasarkan sektor strategis yang tersebar di wilayah Papua, yaitu Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan Papua Hijau.

Masing-masing dari bidang kegiatan ini mencakup sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut Suharso, strategi komunikasi publik yang baik sangat penting di dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta bidang kehumasan dan seluruh pihak terkait.

Baca juga: Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw Apresiasi Tribun Network Luncurkan Tribun-Papua.com

“Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan di dalam membangun trust public agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder pembangunan,” jelas Suharso.

Sebagai informasi, Wapres sebelumnya telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M.D. terkait kondisi keamanan di Papua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas mengenai anggaran pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Wapres akan terus memantau dan mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait agar perecepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua barat segera direalisasikan.