Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ketua MPR Dukung Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional

Sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab negara terhadap keberadaan para pedagang pasar tradisional. 

Ketua MPR Dukung Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional
MPR RI
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) yang menekankan perlunya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional.

Ini sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab negara terhadap keberadaan para pedagang pasar tradisional. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 14.182 unit.

Menurut Kementerian Perdagangan, dari berbagai keberadaan pasar tardisional tersebut, menjadi tempat perniagaan bagi 12,6 juta pedagang tradisional.

IKAPPI juga mengungkapkan, mereka telah menjadi mitra strategis bagi berbagai perangkat pemerintahan, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian.

Baca juga: Keinginan Sri Mulyani Pajaki Sembako Bakal Dijegal Fraksi Demokrat DPR

Bahkan berbagai stakeholders tersebut juga meminta data tentang kondisi pedagang pasar tradisional kepada IKAPPI.

Dari mulai yang terkena Covid-19, dinamika omset penjualan pedagang pasar, hingga perputaran uang di berbagai pasar tradisional.

"Namun ironisnya, menurut IKAPPI hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum berupa undang-undang yang melindungi keberadaan pedagang pasar tradisional. Sementara profesi kerakyatan lainnya, seperti nelayan dan petani sudah memiliki undang-undangnya sendiri. Tidak berlebihan kiranya jika pemerintah segera merumuskan Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional," ujar Bamsoet, usai menerima pengurus IKAPPI, di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Bamsoet menjelaskan IKAPPI juga menegaskan sikap mereka menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok (Sembako).

Sebagaimana termuat dalam Pasal 44E RUU Perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). 

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas