Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua MPR Dukung Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional

Sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab negara terhadap keberadaan para pedagang pasar tradisional. 

Ketua MPR Dukung Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional
MPR RI
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

Padahal dalam UU Cipta Kerja, sudah diatur bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dikecualikan dari PPN.

"Pengenaan pajak terhadap Sembako sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan Kementerian Keuangan untuk mendongkrak pendapatan negara, tanpa perlu memberatkan rakyat kecil," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong percepatan vaksinasi terhadap para pedagang tradisional. Tercatat setidaknya sudah ada 1.762 kasus positif Covid-19 terhadap para pedagang tradisional yang tersebar di 286 pasar tradisional.

Akibatnya, 68 orang diantaranya meninggal dunia dan 207 pasar sempat ditutup sementara.

"DKI Jakarta sudah mulai memiliki program agar per harinya bisa memvaksin 1.500 pedagang pasar tradisional. Pemerintah daerah lainnya juga harus mulai memprioritaskan vaksinasi terhadap para pedagang pasar tradisional," kata dia. 

"Karena di pasar tradisional, ekonomi rakyat berpusat. Melindungi pedagang pasar dari penyebaran Covid-19, sama dengan melindungi pergerakan ekonomi rakyat," pungkas Bamsoet.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas