Menlu: Perempuan Lebih Cendrung Memiliki Keraguan Terhadap Vaksin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perempuan lebih cenderung memiliki keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kunci pada High Level Digital Summit bertema “Building Forward: Women Political Leaders Determining the New Normal” yang diselenggarakan oleh Women Political Leaders Network di Brussels, Belgia, Senin (21/06/2021).

Menlu berujar studi menunjukkan keraguan perempuan terhadap vaksin karena terbatasnya mobilitas dan kurangnya akses informasi tentang kesehatan. 

Padahal perempuan berperan penting dalam upaya mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan. 

“Oleh karena itu, perempuan harus menjadi perhatian utama dalam upaya pemulihan dari pandemi," kata Menlu.

Baca juga: Presiden Filipina ‘Duterte’ Ancam Penjarakan Warga yang Tolak Vaksin Covid-19

Secara jangka pendek, perempuan perlu memainkan peran lebih besar dalam mengatasi persoalan vaccine hesitancy dan kelelahan (fatigue) masyarakat terhadap COVID-19. 

Peran perempuan penting, ditunjukkan dengan proporsi tenaga kesehatan global yang mayoritas adalah perempuan.

Termasuk dalam mengelola UMKM guna memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan.

Suara perempuan harus didengar dan mereka harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

“Perempuan sekarang memimpin kampanye global untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin karena seluruh co-chair COVAX AMC Engagement Group adalah perempuan," kata Menlu Retno.

Baca juga: Anies: Kita Hadapi Situasi Wabah Berbeda, Varian Baru Mudah Menular ke Anak-anak

Pada saat yang sama, dampak pandemi lebih dirasakan oleh perempuan dibanding laki-laki.

Perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaan, menanggung beban domestik, dan mengalami kekerasan. 

Menlu berujar secara jangka panjang, pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas dalam upaya pemulihan dari pandemi. 

Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dalam ekonomi, serta perbaikan akses terhadap teknologi digital.

Termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, dan penciptaan enabling environment untuk kesempatan yang setara bagi perempuan.

Indonesia sendiri berkomitmen untuk terus majukan agenda perempuan, termasuk dalam Presidensi Indonesia pada G-20. 

"Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun dunia pasca-pandemi yang berkelanjutan, tangguh, adil, dan inklusif," kata Menlu.

Baca juga: Covid-19 Serang Anak-Balita, Jokowi Tunjuk BKKBN Tangani Covid Ibu Hamil dan Anak

Women Political Leaders merupakan jaringan global politisi dan pemimpin perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dan jumlah perempuan dalam posisi pemimpin. 

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan pidato kunci bersama para pemimpin perempuan lainnya, antara lain Julia Gillard (Perdana Menteri Australia 2010-2013), Sahle-Work Zewde (Presiden Republik Demokratik Ethiopia), dan Ursula von der Leyen (Presiden Komisi Eropa).