TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangkaian pembahasan revisi UU Otonomi Khusus, DPR Papua meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua, terutama UMLWP yang selama ini sudah membangun gerakan pro kemerdekaan Papua bukan hanya di tingkat akar masyarakat rumput tapi juga dunia internasional.

Hal ini penting dilakukan sama halnya dulu ketika pemerintah membuka ruang dialog dengan GAM sehingga persoalan Aceh bisa selesai dan Aceh hingga hari ini tetap menjadi bagian dari NKRI.

"Jadi kenapa jalan yang sama tidak kita buat dengan UMLWP? Ajak mereka dialog, ada tim atau tempat independen yang fasilitasi. Kalau  dulu GAM di Helsinki, maka untuk Papua bisa ditentukan yang intinya agar ada dialog dan tentu saja dialog ini harus kita letakkan dalam konteks NKRI. Jika ini dilakukan maka kami sangat yakin persoalan Papua bisa diurai dengan baik," kata Anggota DPR Papua Nason Utty melalui keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Varian Baru Covid-19 Diduga telah Masuk di Papua Barat

Dijelaskan Nason, solusi dialog yang selama ini dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif karena tidak dilakukan dengan 'counter part' dialog yang jelas.

"Yang jadi soal kan kelompok yang meminta merdeka ini, ya mereka lah yang harus kita ajak dialog, tokoh-tokohnya baik yang ada di lokal maupun di internasional. Kalau selama ini kan dialog juga dengan kelompok yang itu-itu saja makanya tidak efektif. Saya rasa perlu ada keberanian atau terobosan untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat bagus memiliki keberpihakan pada orang-orang asli Papua dengan banyak kebijakan terutama pembangunan di tanah Papua.

Dan Presiden Jokowi akan dikenang jika memiliki keputusan politik yang baik untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Saya rasa Bapak Presiden paham konflik Papua ini punya sejarah panjang. Dan tidak mudah menguraikannya sehingga perlu langkah besar meski perlu terukur untuk menyelesaikannya dan kami yakin  dialog dengan kelompok pro kemerdekaan itu adalah langkah yang tepat," ujar Nason.

Baca juga: PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan APBD dan Otsus Papua, 53 Oknum Diduga Terlibat

Sebagai bagian utuh NKRI, lanjut Nason, solusi atas masalah Papua adalah tanggung jawab negara dan karena itu negara punya kewajiban menyelesaikan masalah Papua secara serius seperti dilakukan dengan GAM di Aceh dahulu.

"Kalau di GAM kita bisa kenapa Papua tidak kita lakukan demikian? Masalahnya sama yaitu ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jika ini kita lakukan, saya rasa kelompok pro kemerdekaan Papua juga mau membuka diri," pungkasnya.