Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

Gegara Polemik TWK Ketua KPK Firli Bahuri Bisa Diberhentikan, Ini Ketentuannya

Peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korup

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Gegara Polemik TWK Ketua KPK Firli Bahuri Bisa Diberhentikan, Ini Ketentuannya
screenshot
Zainal Arifin Mochtar 

Meski demikian, Zainal berpendapat bahwa perlu ada keberanian dari Dewan Pengawas KPK melihat dengan jernih peran Firli Bahuri dalam proses TWK pegawai KPK.

Keberanian Dewas itu, katanya, untuk mengkualifikasi perbuatan misalnya apakah ada kebohongan yang telah dilakukan di bawah sumpah, tidak menjalankan sumpah yang sudah dijanjikan ketika dilantik dan lain-lain sebagainya.

“Apakah dewas berani melebarkan makna perbuatan tercela itu, dan kalau dia melebarkan lalu dia menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang bisa masuk kepada proses pemberhentian,” kata Zainal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, Dewas KPK belum pernah membuat keberhasilan apapun.

"Karena itu, kami menunggu tindakan dari Presiden (Joko Widodo) sebagai pimpinan KPK. Sebab, revisi UU KPK mengatur KPK menjadi rumpun eksekutif," kata dia.

Salah satu pegawai KPK yang tak lulus TWK, Tri Artining Putri, sebelumnya mengungkapkan awal mula keberadaan TWK.

Puput, sapaannya menyebut, berdasarkan sumber yang diperoleh, Firli Bahuri-lah yang memasukkan TWK tersebut ke dalam proses alih status pegawai KPK.

Padahal, menurut dia, pada proses-proses tersebut semestinya dilakukan oleh jajaran teknis.

“Diduga kuat dan saya sudah pastikan sumbernya tanggal 25 Januari ini tes wawasan kebangsaan itu keluar dari usulan Ketua KPK bapak Firli Bahuri,” kata Puput.
 

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas