Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service.

Alasannya pernyataan yang disampaikan Jokowi selalu berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai hal itu sebagai kritik yang biasa.

Namun penyampaian kritik itu harus berdasarkan data yang akurat.

"Menyampaikan kritik itu harus akurat," kata Awiek, sapaan akrabnya kepada Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Awiek mencontohkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Isi Surat dan Nama Pengurus BEM UI yang Dipanggil Rektorat karena Kritik Jokowi King of Lip Service

Menurutnya, sebagai lembaga independen KPK punya kewebangan sendiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

Apalagi terbukti ada putusan Mahkamah Agung yang menguatkan langkah pimpinan KPK ketika ada yang menggugat secara hukum.

"Nah sesuatu yang sudah jelas ada jalur penyelesaiannya tidak perlu ditarik-tarik politik interest," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

"Terkait statamen Jokowi sudah benar bahwa jangan langsung hasil TWK dijadikan alasan untuk memgamputasi hak orang. Tapi juga bisa dipadukan dengan nilai-nilai lainnya," ucapnya.

Dalam cuitannya di twitter, BEM UI mencontohkan pernyataan Jokowi soal  tes wawasan kebangsaan (TWK)  KPK dan rindu di demo, yang pada kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.

Terkait TWK tersebut Donny mengatakan bahwa presiden Jokowi sudah mengeluarkan pendapat dan opini. Namun kata dia, keputusan ada di KPK karena lembaga anti-rasuah tersebut merupakan lembaga independen.

"Presiden kan sudah berpendapat dan beropini yang tentu saja KPK ini kan independen body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," tuturnya.

Sementara itu terkait kritikan bahwa demonstran banyak yang ditangkap apabila melakukan aksi unjukrasa, menurut Donny, hal tersebut tidak bisa digeneralisir. 

"Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu persatu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak anti kritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponnya dengan data dan fakta juga," pungkasnya.