Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.

"Karena nanti dikira mengganggu independensi KPK. "

"Lagi pula kasus tersebut masih berproses, nasib 75 karyawan itu belum final," tambahnya.

Baca juga: BEM UI Juluki Jokowi King of Lip Service, Pengamat: 1 Tindakan Lebih Berharga dari 1000 Janji

Tanggapan terhadap BEM UI, juga datang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut apa yang disampaikan BEM UI hanyalah kritikan biasa.

Namun, kata Ahcmad, kritik yang disampaikan harus lah akurat.

"Menyampaikan kritik itu harus akurat," kata Awiek, sapaan akrabnya kepada Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Awiek juga memberi komentarnya atas kritikan BEM UI soal polemik TWK KPK.

Baca juga: Sebut Jokowi Sebagai King of Lip Service, Ini Penjelasan BEM UI

Ia mengatakan, sebagai lembaga independen, KPK punya kewenangan sendiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

Hal itu terbukti dari putusan Mahkamah Agung yang menguatkan langkah pimpinan KPK ketika ada yang menggugat secara hukum.

"Nah sesuatu yang sudah jelas ada jalur penyelesaiannya tidak perlu ditarik-tarik politik interest," ucap Achmad.

"Terkait statamen Jokowi sudah benar bahwa jangan langsung hasil TWK dijadikan alasan untuk memgamputasi hak orang. "

"Tapi juga bisa dipadukan dengan nilai-nilai lainnya," imbuh dia.

Baca berita seputar BEM UI lainnya

(Tribunnews.com/ Shella Latifa/Chaerul Umam)