TRIBUNNEWS.COM - Nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) tengah menjadi sorotan di media sosial, karena kritikannya.

Mereka menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service lewat postingan akun Twitter, @BEMUI_Official, Sabtu (26/5/2021).

Organisasi mahasiswa ini menyebut Jokowi kerap mengumbar-umbar janji.

Yang pada akhirnya, menurut BEM UI, tak ditepati Jokowi sendiri.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijuluki King Of The Lip Service, Kampus Panggil BEM UI, Apa Respons Istana?

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras."

"Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dikutip Tribunnews dari Twitter @BEMUI_Official, Sabtu (26/6/2021).

BEM UI bahkan menyinggung soal Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan sebagai upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu.

Kritikan tersebut lantas mendapat komentar dari sejumlah politisi.

Baca juga: Isi Surat dan Nama Pengurus BEM UI yang Dipanggil Rektorat karena Kritik Jokowi King of Lip Service

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak setuju dengan kritikan yang disampaikan organisasi mahasiwa itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi telah bekerja keras dalam menyelesaikan persoalan negara.

"Saya tidak sepakat dengan pernyataan mereka. Pak Jokowi berkerja keras menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Walaupun hasil kinerja Jokowi belum maksimal, Habiburokhman menilai hal tersebut karena banyak dipengaruhi faktor eksternal.

Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi King of Lip Service, Ini Respons Istana

Ia mencontohkan soal pencapaian ekonomi yang belum baik karena ada pandemi Covid-19.

"Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi Covid-19 tentu banyak target yang meleset," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.

"Karena nanti dikira mengganggu independensi KPK. "

"Lagi pula kasus tersebut masih berproses, nasib 75 karyawan itu belum final," tambahnya.

Baca juga: BEM UI Juluki Jokowi King of Lip Service, Pengamat: 1 Tindakan Lebih Berharga dari 1000 Janji

Tanggapan terhadap BEM UI, juga datang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut apa yang disampaikan BEM UI hanyalah kritikan biasa.

Namun, kata Ahcmad, kritik yang disampaikan harus lah akurat.

"Menyampaikan kritik itu harus akurat," kata Awiek, sapaan akrabnya kepada Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Awiek juga memberi komentarnya atas kritikan BEM UI soal polemik TWK KPK.

Baca juga: Sebut Jokowi Sebagai King of Lip Service, Ini Penjelasan BEM UI

Ia mengatakan, sebagai lembaga independen, KPK punya kewenangan sendiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

Hal itu terbukti dari putusan Mahkamah Agung yang menguatkan langkah pimpinan KPK ketika ada yang menggugat secara hukum.

"Nah sesuatu yang sudah jelas ada jalur penyelesaiannya tidak perlu ditarik-tarik politik interest," ucap Achmad.

"Terkait statamen Jokowi sudah benar bahwa jangan langsung hasil TWK dijadikan alasan untuk memgamputasi hak orang. "

"Tapi juga bisa dipadukan dengan nilai-nilai lainnya," imbuh dia.

Baca berita seputar BEM UI lainnya

(Tribunnews.com/ Shella Latifa/Chaerul Umam)