UPDATE Kasus Mahasiswa Kritik Jokowi: 4 Aktivis BEM UI Kini Mengaku Alami Peretasan
Sejak itu, akun WhatsApp milik Tiara tidak biasa diakses dan tertulis bahwa akun telah keluar. Hingga kini, akun tersebut belum bisa diakses kembali.
Editor: Malvyandie Haryadi
"Bisa turun indeks demokrasi di Indonesia dan menjadi preseden buruk karena UI sebagai lembaga pendidikan terkesan menghalangi optimalisasi dari salah satu instrumen demokrasi yakni kritikan," tuturnya.
Di sisi lain, Herry mengingatkan kembali agar Presiden dan semua kalangan termasuk lembaga pendidikan membantu negara untuk menuntaskan penanganan covid-19.
"Jokowi dan jajarannya serta semua pihak harus bersinergi menemukan solusi terbaik untuk mempercepat penyelesaian persoalan pandemi ini. Kritikan dan evaluasi dari publik harusnya ditanggapi dengan kerja-kerja konstruktif dari Pemerintah," pungkasnya.
Tanggapan politisi
Kritikan BEM UI yang viral kemarin lantas mendapat komentar dari sejumlah politisi.
Baca juga: Isi Surat dan Nama Pengurus BEM UI yang Dipanggil Rektorat karena Kritik Jokowi King of Lip Service
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak setuju dengan kritikan yang disampaikan organisasi mahasiwa itu.
Menurutnya, selama ini Jokowi telah bekerja keras dalam menyelesaikan persoalan negara.
"Saya tidak sepakat dengan pernyataan mereka. Pak Jokowi berkerja keras menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews, Minggu (27/6/2021).
Walaupun hasil kinerja Jokowi belum maksimal, Habiburokhman menilai hal tersebut karena banyak dipengaruhi faktor eksternal.
Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi King of Lip Service, Ini Respons Istana
Ia mencontohkan soal pencapaian ekonomi yang belum baik karena ada pandemi Covid-19.
"Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi Covid-19 tentu banyak target yang meleset," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.
Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.
"Karena nanti dikira mengganggu independensi KPK. "
"Lagi pula kasus tersebut masih berproses, nasib 75 karyawan itu belum final," tambahnya.
Baca juga: BEM UI Juluki Jokowi King of Lip Service, Pengamat: 1 Tindakan Lebih Berharga dari 1000 Janji
