TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik kritik mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menjuluki Jokowi sebagai "King of Lip Service" terus bergulir. Setelah sempat dipanggil pihak kampus, Minggu (28/6/2021), sejumlah aktivis BEM mengaku akun media sosial dan WhatsApp milik mereka diretas.

"Pada 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," ujar Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, melalui keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Dikutip dari laman Kompas.com, Leon menjelaskan, peretasan kali pertama menyasar akun WhatsApp Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI, Tiara, sekitar pukul 00.56 WIB.

Sejak itu, akun WhatsApp milik Tiara tidak biasa diakses dan tertulis bahwa akun telah keluar. Hingga kini, akun tersebut belum bisa diakses kembali.

Baca juga: Jokowi Dikritik BEM UI, SETARA Institute : Kritik Mahasiswa Bagian dari Social Control

Selanjutnya, peretasan kedua mengincar akun WhatsApp milik Wakil Ketua BEM UI, Yogie, sekitar pukul 07.11 WIB. Namun, sekitar pukul 07.20 WIB, akun tersebut sudah kembali.

Kemudian, upaya peretasan yang dialami Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah, sekitar pukul 02.15 WIB.

Terakhir, peretasan menimpa akun Instagram Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Syahrul Badri, pukul 21.45 WIB.

Akun tersebut mengalami restriksi setelah mengunggah beberapa konten di Instastory menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI.

Baca juga: Jokowi Disebut The King of Lip Service, PKS: Suara Mahasiswa Jujur, Enggak Usah Baper

Hingga kini, akun tersebut masih ada, namun sampai saat ini pemilik akun belum bisa menggunakan kembali.

Dengan kejadian ini, Leon mengecam keras atas upaya peretasan yang dialami aktivis BEM UI.

"Dengan ini kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," ujar dia.

Analisa pengamat soal kritik BEM UI kepada Jokowi

Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie, menilai, narasi yang dilontarkan BEM UI sebaiknya ditanggapi pemerintah sebagai kritik membangun dan tidak perlu berlebihan merespons aksi mereka.

"Meme BEM UI ini menjadi teguran dan masukan. Mereka mengingatkan agar memegang janji apa yang disampaikan dipegang," kata Jerry kepada Tribunnews.com, Senin (28/6/2021).

Jerry menyampaikan beberapa contoh pernyataan Jokowi yang menurutnya tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Dia mengutip pernyataan ICW beberapa waktu lalu yang menyebut pernyataan Jokowi soal hukuman mati koruptor berkebalikan dengan grasi yang diberikannya bagi para koruptor.

Jerry juga mengutip pernyataan Jokowi pada Maret 2021 yang menggaungkan benci terhadap produk asing. Realitanya, menurut Jerry, seruan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang berencana mengimpor beras, begitu pula impor garam.

Disebutkan Jerry dalam pernyataan tertulis, kuota impor garam di tahun 2021 sebanyak 3 juta ton, lebih tinggi dari kuota impor garam pada 2020 yang sebanyak 2,9 juta ton. Begitu pula impor bawang putih 76.568 ton bawang putih impor masuk Indonesia.

"Belum lagi jika kita ambil contoh impor jutaan vaksin yang digunakan mulai dari Sinovac sampai Astrazeneca itu produk Cina dan Inggris."

Jerry kemudian menyinggung pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu mengenai dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang disebut tak suka berpolitik, melainkan hanya dunia usaha.

Namun seiring berjalannya waktu, Jokowi melihat hasil survei yang menyebut putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, berada teratas sebagai calon wali kota Solo (kini menjadi wali kota).

"Baginya, apapun yang dikehendaki oleh anak-anaknya, ia dukung. Ini juga bertolak belakang dengan pernyataan beliau. Jokowi menyebut anaknya tak tertarik politik, tapi penyataan itu tak dapat dipegang akhirnya direstui juga," tandasnya.

Ujian bagi demokrasi

Sementara, Pengamat Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai apa yang dialami para aktivis mahasiswa termasuk pemanggilan oleh pihak Rektorat UI sebagai ujian demokrasi.

"Padahal Rektorat UI seharusnya melihat ini sebagai ujian demokrasi. Kritikan kepada Presiden selama masih substantif harus didukung," ucap Herry.

Menurut Herry, UI idealnya menjadi lembaga pendidikan yang justru benar-benar menunjukan independensi terhadap hal-hal politis.

"Alangkah baiknya ketika mahasiswanya mengomentari Presiden itu tidak terkesan tendensius karena justru respons Rektorat UI yang berlebihan terhadap mahasiswanya akan mengundang indikasi terhadap intervensi politis," ungkapnya.

Belum lagi Herry menyebutkan bahwa tindakan Rektorat UI akan membuat preseden buruk terhadap indeks demokrasi di Indonesia.

"Bisa turun indeks demokrasi di Indonesia dan menjadi preseden buruk karena UI sebagai lembaga pendidikan terkesan menghalangi optimalisasi dari salah satu instrumen demokrasi yakni kritikan," tuturnya.

Di sisi lain, Herry mengingatkan kembali agar Presiden dan semua kalangan termasuk lembaga pendidikan membantu negara untuk menuntaskan penanganan covid-19.

"Jokowi dan jajarannya serta semua pihak harus bersinergi menemukan solusi terbaik untuk mempercepat penyelesaian persoalan pandemi ini. Kritikan dan evaluasi dari publik harusnya ditanggapi dengan kerja-kerja konstruktif dari Pemerintah," pungkasnya.

Tanggapan politisi

Kritikan BEM UI yang viral kemarin lantas mendapat komentar dari sejumlah politisi.

Baca juga: Isi Surat dan Nama Pengurus BEM UI yang Dipanggil Rektorat karena Kritik Jokowi King of Lip Service

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak setuju dengan kritikan yang disampaikan organisasi mahasiwa itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi telah bekerja keras dalam menyelesaikan persoalan negara.

"Saya tidak sepakat dengan pernyataan mereka. Pak Jokowi berkerja keras menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Walaupun hasil kinerja Jokowi belum maksimal, Habiburokhman menilai hal tersebut karena banyak dipengaruhi faktor eksternal.

Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi King of Lip Service, Ini Respons Istana

Ia mencontohkan soal pencapaian ekonomi yang belum baik karena ada pandemi Covid-19.

"Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi Covid-19 tentu banyak target yang meleset," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.

"Karena nanti dikira mengganggu independensi KPK. "

"Lagi pula kasus tersebut masih berproses, nasib 75 karyawan itu belum final," tambahnya.

Baca juga: BEM UI Juluki Jokowi King of Lip Service, Pengamat: 1 Tindakan Lebih Berharga dari 1000 Janji

Tanggapan terhadap BEM UI, juga datang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut apa yang disampaikan BEM UI hanyalah kritikan biasa.

Namun, kata Ahcmad, kritik yang disampaikan harus lah akurat.

"Menyampaikan kritik itu harus akurat," kata Awiek, sapaan akrabnya kepada Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Awiek juga memberi komentarnya atas kritikan BEM UI soal polemik TWK KPK.

Baca juga: Sebut Jokowi Sebagai King of Lip Service, Ini Penjelasan BEM UI

Ia mengatakan, sebagai lembaga independen, KPK punya kewenangan sendiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

Hal itu terbukti dari putusan Mahkamah Agung yang menguatkan langkah pimpinan KPK ketika ada yang menggugat secara hukum.

"Nah sesuatu yang sudah jelas ada jalur penyelesaiannya tidak perlu ditarik-tarik politik interest," ucap Achmad.

"Terkait statamen Jokowi sudah benar bahwa jangan langsung hasil TWK dijadikan alasan untuk memgamputasi hak orang. "

"Tapi juga bisa dipadukan dengan nilai-nilai lainnya," imbuh dia.

Baca berita seputar BEM UI lainnya