TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah. 

Menurutnya pemerintah harus memberikan penjelasan atau memperjelas definisi dari PPKM Darurat. 

Saleh juga meminta kebijakan PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini. 

"Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," ujar Saleh, kepada wartawan, Rabu (30/6/2021). 

Baca juga: Analis: PPKM Ketat Bisa Bikin Rupiah Loyo ke Rp 14.500 Per Dolar AS

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengaku tidak tahu pula alasan mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. 

Apabila pemerintah tak bisa memberlakukan lockdown total, Saleh menilai setidaknya dapat diberlakukan lockdown akhir pekan atau mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan. 

"Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir Minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19," kata dia. 

"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Saleh mengatakan ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. 

Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

Tentu kesan seperti ini, lanjut Saleh, sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan.

Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan covid untuk beberapa waktu ke depan. 

Kebutuhan itu antara lain; Ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien.

Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat.

"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," tandasnya.