TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah bekerja ekstra keras, setelah memutuskan pemberlakuan PPKM Darurat terutama untuk memastikan layanan kesehatan tidak kolaps atau lumpuh menghadapi lonjakan pasien Covid-19.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemberlakuan PPKM Darurat 3 hingga 20 Juli 2021.

"Kondisi saat ini sangat darurat mengingat sistem kesehatan di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan sudah tidak dapat menampung pasien covid 19. Angka penularan meningkat tajam akibat varian baru corona. Maka tidak ada jalan lain pemerintah memang sewajarnya mengambil langkah darurat ini," kata Jazuli kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Menumpuk, Pemkot Bekasi Tambah 4 Tempat Pemulasaran

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Positif Covid-19, Pilih Jalani Isolasi Mandiri di Rumah

Jazuli mengungkapkan, fraksi PKS sejak awal menekankan keselamatan rakyat prioritas utama, maka mengatasi laju pandemi adalah prioritas tertinggi pemerintahan saat ini.

Fraksi PKS menerima banyak sekali keluhan masyarakat, permintaan advokasi rumah sakit, dan melihat sendiri rumah sakit kita sudah tidak mampu menangani pasien covid-19, dokter dan paramedis sudah bekerja overtime dan sangat kelelahan.

"Fraksi PKS meminta pemerintah bekerja ekstra keras untuk menolong masyarakat positif covid dengan memitigasi sistem kesehatan jangan sampai collaps. Termasuk menjaga ketersediaan obat-obatan, bed, dokter, dan tenaga kesehatan. Negara dituntut benar-benar hadir di saat seperti ini," ujar Jazuli.

Baca juga: Perdana Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Jakarta, Pelajar Mengaku Deg-degan dan Senang

Di sisi lain, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, pemerintah harus memastikan kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif di lapangan dengan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat dan satuan pemerintahan hingga tingkat RT serta melibatkan partisipasi elemen masyarakat secara luas.

"Keberhasilan memutus mata rantai penularan covid dengan PPKM Darurat ini tergantung kedisiplinan seluruh masyarakat. Oleh karena itu peran seluruh elemen masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pemuka, termasuk swasta sangat penting. Sekali lagi disiplin aturan yang ditetapkan adalah kunci," pungkasnya