Evaluasi PPKM Darurat, Luhut Soroti Penumpukan Kendaraan di Akses Masuk Jakarta
PPKM Darurat sudah berlaku sejak 3 Juli 2021. Penumpukan kendaraan di akses masuk Jakarta, Senin (5/7/2021), menjadi sorotan Luhut Binsar Pandjaitan.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Pravitri Retno W
Menurut Deddy, kebijakan tersebut kurang didesain baik.
Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai dan aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi.
Baca juga: Pemkot Bekasi Berencana Tambah 16 Titik Penyekatan Selama PPKM Darurat
“Saya melihat komunikasi publik dan implementasi lapangan dari PPKM ini tidak didesain dengan baik."
"Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai, aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi,” ujar Deddy, Senin (5/7/2021), dilansir Tribunnews.com.
Ia menyebut orang tidak bekerja, tetapi aktivitas lain tetap berjalan seperti biasa.
Yang mengkhawatirkan, tidak terlihat adanya penurunan aktivitas di permukiman atau tempat-tempat keramaian.
Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan instansi terkait di Jakarta segera melakukan sesuatu untuk memastikan PPKM Darurat berjalan baik.
“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik. Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa Gubernur-nya tidak malu?"
"Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, Anda punya pasukan hingga ke-RT, waktunya untuk Anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih jauh, Deddy mengingatkan Anies agar tidak terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat.
Deddy juga menegaskan, DKI Jakarta punya anggaran, punya aparat, dan punya kewenangan.
Oleh karena itu, Deddy meminta Anies bekerja efektif dan meningkatkan kesadaran warga sebelum lebih banyak korban meninggal dunia akibat pengendalian pandemi Covid-19.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reza Deni/Vincentius Jyestha Candraditya)
