TRIBUNNEWS.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diterapkan sejak Sabtu (3/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021).

Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang beberapa minggu terakhir kian mengalami kelonjakan.

Namun, pada Senin (5/7/2021), sempat terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah akses masuk Jakarta.

Pasalnya aturan penyekatan diberlakukan, sementara beberapa perusahaan meminta para pekerja work from office (WFO).

Baca juga: Hari Keempat Penerapan PPKM Darurat di Lenteng Agung, Kapolda: Kondisi Tidak Separah Kemarin

Luhut Evaluasi Kepadatan Arus di Beberapa Titik Jakarta

Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengevaluasi soal kebijakan PPKM Darurat di Jakarta.

Ia mengungkapkan, di beberapa titik di DKI Jakarta, khususnya wilayah perbatasan kota, masih ditemui kemacetan pada hari pertama bekerja setelah diberlakukan PPKM Darurat, Senin (5/7/2021).

Luhut yang meninjau langsung kondisi di lapangan, mengatakan di sejumlah jalan masih dipenuhi mobilitas warga yang akan bekerja baik sektor esensial maupuan non-esensial. 

Karena itu, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera mengeluarkan surat perintah kepada perusahaan non-esensial agar tak memberhentikan karyawan yang bekerja dari rumah, secara sepihak.

"Oleh karena itu saya sebagai koordinator PPKM Darurat ini, memastikan agar karyawan yang saat ini tidak bekerja di kantor atau sedang menjalankan work from home, pada kantor non-esensial, untuk supaya tidak diberhentikan atau pemecatan oleh perusahaan," kata Luhut, dikutip dari YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Selasa (6/7/2021).

Tidak hanya itu, Luhut juga menegaskan kepada seluruh karyawan perusahaa non-esensial yang dipaksa bekerja di kantor, untuk melaporkan kepada pemerintah melalui dinas tenaga kerja masing-masing provinsi.

Terutama DKI Jakarta yang pada Senin terjadi penumpukan kendaraan para pekerja yang diharuskan bekerja di kantor.

Selain itu, Luhut juga meminta Kapolda Metro Jaya untuk melakukan pengecekan industri atau perusahaan non-esensial yang masih beroperasi di tengah PPKM Darurat ini.

Jalan Tikus akan Diperketat Penjagaannya

Penumpukan kendaraan pada Senin menjadi evaluasi Polda Metro Jaya terkait penyekatan dalam rangka PPKM Darurat.

Dikutip dari Tribunnews.com, Jajaran Polda Metro Jaya akan memperketat titik menuju Jakarta, termasuk di jalur-jalur tikus.

Hal ini dilakukan tak lain sebagai upaya untuk mengevaluasi soal kebijakan pengetatan selama PPKM Darurat yang telah berlangsung selama tiga hari.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Polsek dan Koramil dalam memperketat jalur tikus ini.

"Nanti Polsek-polsek (menjaga jalur tikus) bersama Koramil," kata Fadil, Senin (5/7/2021).

Ia juga mengungkapkan, upaya ini dilakukan sebagai langkah agar masyarakat tetap sehat dan terhindar dari paparan Covid-19.

Baca juga: Pemkot Bekasi Berencana Tambah 16 Titik Penyekatan Selama PPKM Darurat 

"Penegakan hukum salah satu cara, tetapi kalau Anda tetap memaksa keluar, kami akan lakukan penegakan."

"Kami tidak pernah lelah, menjaga masyarakat supaya tetap sehat," terang Fadil.

Oleh karena itu, Fadil berharap kepada warga Jabodetabek agar memiliki kesadaran terhadap situasi pandemi Covid-19.

"Begini, kepada warga DKI dan sekitarnya, Bekasi, Depok, Tangerang, kasus Covid-19 di Jakarta kemarin itu 10 ribu, angka yang cukup besar."

"Kalau Anda berdiri di jalan, Anda bisa melihat berapa banyak ambulans yang lalu lalang membawa orang kritis karena Covid-19," kata Fadil.

Jakarta Disebut Hanya Seperti Hari Libur

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, menilai PPKM Darurat yang dicanangkan pemerintah belum terimplementasi secara baik di lapangan.

Bahkan Deddy menuturkan, PPKM di Jakarta hanya seperti hari libur.

Menurut Deddy, kebijakan tersebut kurang didesain baik.

Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai dan aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi.

Baca juga: Pemkot Bekasi Berencana Tambah 16 Titik Penyekatan Selama PPKM Darurat 

“Saya melihat komunikasi publik dan implementasi lapangan dari PPKM ini tidak didesain dengan baik."

"Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai, aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi,” ujar Deddy, Senin (5/7/2021), dilansir Tribunnews.com.

Ia menyebut orang tidak bekerja, tetapi aktivitas lain tetap berjalan seperti biasa.

Yang mengkhawatirkan, tidak terlihat adanya penurunan aktivitas di permukiman atau tempat-tempat keramaian. 

Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan instansi terkait di Jakarta segera melakukan sesuatu untuk memastikan PPKM Darurat berjalan baik. 

“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik. Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa Gubernur-nya tidak malu?"

"Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, Anda punya pasukan hingga ke-RT, waktunya untuk Anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh, Deddy mengingatkan Anies agar tidak terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat.

Deddy juga menegaskan, DKI Jakarta punya anggaran, punya aparat, dan punya kewenangan. 

Oleh karena itu, Deddy meminta Anies bekerja efektif dan meningkatkan kesadaran warga sebelum lebih banyak korban meninggal dunia akibat pengendalian pandemi Covid-19.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reza Deni/Vincentius Jyestha Candraditya)