Tanggapi Penanganan Covid-19, Rocky Gerung: PPKM Darurat Ini Ujian Terhadap Kepemimpinan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi terkait penanganan Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak Sabtu (3/7/2021) lalu.

Menurut Rocky, penerapan PPKM Darurat merupakan ujian terhadap kepemimpinan.

Namun, ia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak begitu menunjukkan kepemimpinannya.

"PPKM Darurat selama lima hari ini adalah ujian terhadap leadership, tetapi nggak ada leadership-nya."

"Presiden bahkan wajahnya tidak memperlihatkan kedaruratan," kata Rocky, dikutip dari tayangan Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Luhut Beberkan Skenario yang Disiapkan Pemerintah Jika Covid-19 Terus Memburuk

Rocky mengakui, dalam hal ini Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat.

Namun, ia sedikit menyayangkan karena pola komunikasi yang digunakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan dikenal seperti mengancam.

Sementara, dalam kondisi saat ini, ia menilai masyarakat perlu sosok pemimpin yang bisa menenangkan batin.

"Yang didengar publik hanya ucapan dari Luhut Binsar Pandjaitan, karena beliau memang berkepentingan atas penugasan presiden."

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Konsisten, Gemetar Tahu Keterisian Wisma Atlet tapi Hadiri Munas Kadin

"Tetapi kita tahu pola komunikasi Pak Luhut itu menantang dan mengancam, sementara bagi publik, kalau tidak ada rasa batin yang disambungkan oleh Istana, maka masyarakat terus menganggap pemerintah tidak bekerja," ungkapnya.

Seperti diketahui, publik tengah menyoroti kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Bahkan, beberapa mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa karena menganggap Presiden telah gagal.

Tagar agar Presiden Jokowi menyerah pun menjadi trending topic di Twitter pada Rabu (7/7/2021) hari ini.

Hingga pukul 15.00 WIB, tagar tersebut telah dikomentari lebih dari 20 ribu kali.

LaporCovid-19 Tuntut Permintaan Maaf dari Pemerintah dalam Tangani Pandemi

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana menilai pemerintah tidak berhasil menangani pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sangat darurat.

Dirinya mendesak pemerintah mengakui keadaan ini dan meminta maaf kepada masyarakat

"Jadi mohon situasi yang sudah gawat darurat dan carut-marut ini diakui, minta maaf dan memberikan bantuan konkret," ujar Irma dalam diskusi virtual yang digelar LP3ES, Senin (5/7/2021).

Menurut Irma, pemerintah tidak efektif dalam melakukan pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.

Sehingga terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan di Indonesia.

Dirinya mengatakan pemerintah malah membuat sejumlah pelonggaran terhadap aturan penanganan Covid-19.

"Kalau efektif kita tidak akan sampai pada lonjakan seperti ini, yang ada malah pelonggaran-pelonggaran," ungkap Irma.

Irma mengatakan pemerintah tidak memprioritaskan kesehatan masyarakat. Pemerintah, menurut Irma, justru lebih mementingkan sektor ekonomi.

"Kesehatan masyarakat rasanya hanya menjadi nomor dua dari kebijakan ekonomi dan lain sebagainya," tutur Irma.

Dirinya meminta pemerintah menggaungkan citra bahwa kondisi penularan Covid-19 di Indonesia belum parah.

Menurutnya, pencitraan tersebut justru membuat masyarakat tidak waspada terhadap penularan Covid-19.

Baca juga: Wagub DKI Bantah Fasilitas Kesehatan di Jakarta Kolaps Akibat Covid-19

Baca juga: Kemenkes Bantah Faskes Kolaps Akibat Covid-19, Inisiator LaporCovid-19 Bilang Kurang Elok

"Kami meminta pemerintah mengakhiri segala komunikasi yang mencitrakan bahwa kita sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang baik-baik saja, karena pencitraan yang menjelaskan kita sedang baik-baik saja hanya menumbuhkan ketidakwaspadaan masyarakat," ujar Irma.

Selain itu, dirinya meminta pemerintah tidak lagi menyalahkan masyarakat soal ketidaktaatan pelaksanaan protokol kesehatan.

Menurutnya, ketidaktaatan protokol kesehatan terjadi karena pemerintah tidak memberikan informasi yang menimbulkan kewaspadaan masyarakat.

"Saya tidak ingin kami sebagai masyarakat disalahkan lagi untuk tidak taat prokes. bagaimana kita mau taat prokes, kalau misalnya kami diberitahu bahwa situasinya adalah tenang-tenang saja," pungkas Irma.

(Tribunnews.com/Maliana/Fahdi Fahlevi)

Simak berita lain terkait Rocky Gerung