TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan PPKM Darurat dengan masih mengizinkan WNA masuk ke Indonesia.

“Pemberian izin masuk bagi WNA merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan PPKM," ujar Netty, ketika dihubungi, Jum'at (9/7/2021).

Menurut dia, bagaimana lonjakan kasus Covid-19 bisa dikendalikan jika potensi sumber penularan seperti masuknya WNA masih dibiarkan.

"PPKM Darurat seperti kebijakan setengah hati,“ kata Netty.

Izin masuk bagi WNA ini, kata Netty, dapat menimbulkan keraguan publik akan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

"Mobilitas masyarakat di dalam negeri, termasuk untuk mencari nafkah keluarga, dibatasi. WFH seratus persen, sektor ekonomi non esensial pun dibatasi. Namun mengapa WNA malah dibiarkan masuk dengan alasan bekerja?" ungkap Netty.

Baca juga: Pemda Luar Jawa - Bali Harus Tingkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mengatakan kartu vaksin yang menjadi syarat diizinkannya WNA masuk, tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari penularan COVID-19.

"Di dalam negeri sendiri banyak yang sudah divaksin sampai tahap dua tapi masih terpapar virus. Vaksinasi tidak lantas membuat orang yang sudah divaksin tidak dapat terpapar COVID-19. Jadi kalau dikatakan WNA boleh masuk karena mengantongi kartu vaksin, ini salah kaprah," ungkapnya.

“Salah satu fakta empirisnya adalah Bali. Tingkat vaksinasi di sana tertinggi di Indonesia, tapi justru Bali juga yang angka positifnya tinggi. Saya pun mengkritisi wacana pemerintah terkait program pariwisata berbasis vaksin, karena tidak ada jaminan keamanan," imbuh dia.

Oleh karena itu, Netty menilai pelarangan WNA masuk ke Indonesia menjadi sangat penting untuk mencegah hadirnya virus varian baru.

“Pemerintah menyampaikan bahwa varian baru itu berasal dan datang dari luar negeri, antara lain, India dan Inggris. Seharusnya ada kebijakan pelarangan masuknya WNA ke dalam negeri seperti yang dilakukan negara lain guna melindungi keselamatan rakyat," ujar Netty.

Pembiaran masuknya WNA, lanjut Netty, dapat menjadi peluang bagi masuknya varian baru ke Indonesia.

"Hal ini akan memperparah kasus COVID-19 di tanah air. Apalagi kita punya pengalaman kasus mafia karantina di bandara, di mana dengan membayar sejumlah uang, WNA bisa masuk tanpa melalui proses karantina," tandasnya.