TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli angkat bicara perihal pemerintah yang selalu mengganti istilah untuk menangani pandemi Covid-19.

Meski faktanya tetap saja tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan.

Menurut Ramli tingkat penderita terpapar hingga yang meninggal masih saja tinggi.

Kebijakan terbaru, kata dia, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Rizal mengatakan kebijakan tersebut tidak berbeda dengan yang sebelumnya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Sekarang gunakan istilah PPKM. Sebelumnya bernama PSBB. Ini kan cuma ganti-ganti istilah saja. Dari dulu apa yang terjadi di lapangan tetap tidak ada perubahan," ujar Rizal Ramli saat mengisi webinar bertajuk 'Pemanfaatan Diri Milenial Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Dalam Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi', Senin (12/7/2021).

Baca juga: Terungkap! Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat hingga 6 Minggu

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown sebagaimana yang diatur dalam konstitusi yaitu UU Kekarantianaan.

Dengan demikian, sambung Rizal Ramli, permasalahan tidak hanya dapat teratasi dengan cepat, tapi pemerintah juga telah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap rakyat.

Karena, dalam regulasi itu mengharuskan pemerintah untuk memberikan pangan terhadap masyarakat.

"Ada UU-nya namanya Kekarantinaan. Kalau pakai lockdown semua rakyat harus dikasih makan, bahkan ternak juga dikasih. Karena pemerintah nggak mau pakai istilah lockdown, ya rakyatnya nggak harus dikasih makan," tegasnya.

Maka, menurut Rizal Ramli, tidak heran apabila PPKM Darurat pada kenyataannya di lapangan tidak ada perubahan sama seperti kebijakan sebelumnya.

"Padahal kalau rakyat dikasih makan, uang, obat-obatan di-lockdown sebulan nggak masalah. Ini pemerintah double ndablek, nyuruh rakyat di rumah tapi nggak dikasih makan," tandasnya.