Kenapa Pemerintah Tetap Ngotot Gelar PON Papua?
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali mengatakan keputusan pemerintah tetap akan menggelar PON tersebut berdasarkan hasil kajian.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah tetap menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada 2 Oktober-15 Oktober mendatang meski laju penyebaran Covid-19 tinggi.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali mengatakan keputusan pemerintah tetap akan menggelar PON tersebut berdasarkan hasil kajian.
"Jadi bukan berdasarkan asumsi atau persepsi-persepsi yang tentu itu tidak objektif," kata Amali usai Ratas bersama Presiden Jokowi, Selasa, (13/7/2021).
Baca juga: Menpora: PON Papua Jika Ada Penonton, Tetap Terbatas dan Harus Sudah Divaksin Itu Penonton
Dalam rapat terbatas persiapan PON, Presiden, kata Amali meminta setiap daerah dan lembaga menyerahkan data kondisi di lapangan secara realistis. Presiden kemudian memutuskan bahwa PON tetap dilanjut.
"Karena memang di dalam laporan yang disampaikan oleh para menteri, bapak gubernur dan ketua umum KONI pusat, memang kita masih bisa berjalan," katanya.
Baca juga: Menpora Pastikan Seluruh Atlet dan Official PON Papua Telah Vaksinasi Covid-19
Menpora mengatakan bahwa keputusan bisa berubah nantinya bila situasi Pandemi terjadi di luar dugaan. Hanya saja kata dia, saat ini belum ada opsi penundaan, karena PON yang digelar di empat Kota di Papua ini merupakan hasil penundaan dari 2020 lalu.
"Karena PON ini sudah ditunda dari 2020. Kemudian kita undurkan ke 2021. Sementara penyelenggara berikutnya itu sudah ada yakni Aceh dan Sumatera Utara. Jadi tentu ini akan berpengaruh di dalam persiapan-persiapan selanjutnya. Sehingga kita belum berpikir. Kita sepakat, kita setuju bahwa situasi Covid-19, ini harus jadi perhatian utama kita. Tentu segala daya dan upaya kita harus kerahkan untuk mengatasi Covid-19 itu," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.