Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyatakan dari beberapa indikator ekonomi makro dan kondisi ekonomi terlihat bahwa pemulihan ekonomi nasional masih lambat dan belum berada pada kondisi yang diharapkan.

Baca juga: Erick Thohir Tegas, Vaksinasi Gotong Royong Tidak Gunakan Uang APBN

Anis membeberkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi nasional semester I tahun 2021 berada pada kisaran 3,1-3,3 persen.

“Jadi masih jauh dibawah target APBN 2021 sebesar 5 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional juga berada dibawah prediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,7 persen, Asean sendiri sebesar 5,1 persen. Kondisi ini menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat dibandingkan ekonomi dunia bahkan Asean sekalipun,” ujar Anis, kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Dukungan APBN untuk Pelaksanaan PPKM Darurat

Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pemerintah harus mengoptimalkan program PEN yang lebih tepat sasaran agar mampu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat.

"Begitu juga dengan belanja, belanja produktif harus diperkuat untuk mendorong efektifitas dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga. APBN belum efektif mendorong pemulihan ekonomi,” katanya.

Rendahnya inflasi menjadi catatan Anggota Komisi XI DPR RI ini, menurutnya rendahnya inflasi menandakan bahwa roda perekonomian belum sepenuhnya pulih.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Indikator Ekonomi Makro RAPBN 2022

“Sampai dengan semester I tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 1,33 persen (yoy), berada dibawah target APBN 2021 sebesar 3,0 persen, bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,96 persen (yoy),” jelasnya.

Anis berpendapat, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan semakin parah, disertai dengan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan daya beli dan konsumsi masyarakat masih cenderung terbatas.

Baca juga: Jaksa Agung Perintahkan Jajarannya Pelototi Penggunaan APBN dan APBD Selama PPKM Darurat

“Untuk mengerakan roda ekonomi pemerintah harus konsistensi dan disiplin dalam penanganan Covid 19, terukur menjalankan PPKM, mendorong vaksinasi, testing, dan tracing,” ungkap dia.

Pencapaian dan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum dianggap belum optimal oleh legislator PKS ini.

“Realisasi Semester I 2021 masih tergolong rendah yaitu Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagunya sebesar Rp699,4 triliun. Khususnya serapan untuk Klaster kesehatan sebesar Rp47,7 triliun (24,6 persen) dan serapan Klaster dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp51,3 triliun (29,8 persen)," tandasnya.