Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kuasa Hukum PD: Gugatan Moeldoko Terhadap Menkumham Tidak Berdasar Hukum

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat(PD), Hamdan Zoelva mengatakan sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim

Kuasa Hukum PD: Gugatan Moeldoko Terhadap Menkumham Tidak Berdasar Hukum
Dok KSP
Moeldoko 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat(PD), Hamdan Zoelva mengatakan sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

"Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham,” ujar Hamdan dalam pernyataannya, Rabu(15/7/2021).

Baca juga: Demokrat Kubu KLB : Mestinya AHY Ikuti Semua Proses Tatacara Hukum Beracara 

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.

"Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting, daripada kepentingan pribadi dan golongan," kata Moeldoko pada wartawan beberapa waktu lalu.

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga: Andi Arief Sebut Kenaikan Elektabilitas Demokrat Pasca Isu KLB Itu Bonus 

"Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum,"kata dia.

Mantan hakim konstitusi ini juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh.

"Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas