Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kemendagri: Provinsi Sumbar, Sulsel, dan Papua Tidak Menganggarkan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah

Kemendagri menyatakan ada 3 provinsi yang tidak menganggarkan insentif tenaga Kesehatan daerah (Inakesda) di tahun 2021 ini.

Kemendagri: Provinsi Sumbar, Sulsel, dan Papua Tidak Menganggarkan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah
TribunPapuaBarat.com/ Safwan Ashari Raharusun
Ilustrasi tenaga kesehatan. Kementerian dalam negeri (Kemendagri) menyatakan ada 3 provinsi yang tidak menganggarkan insentif tenaga Kesehatan daerah (Inakesda) di tahun 2021 ini. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian dalam negeri (Kemendagri) menyatakan ada 3 provinsi yang tidak menganggarkan insentif tenaga Kesehatan daerah (Inakesda) di tahun 2021 ini.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kemendagri M Ardian Noervianto menyebutkan ketiga provinsi itu yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Papua.

“Di beberapa daerah seperti Sumbar, Sulsel, dan Papua, itu belum menganggarkan,” kata Ardian di konferensi pers hari Senin (19/7/2021).

Ardian menjelaskan teguran Mendagri terkait 19 provinsi yang realisasi insentif tenaga kesehatannya masih rendah berdasarkan batas waktu atau cut off yang diberikan Kemendagri pada tanggal 14 Juli 2021.

Namun, rupanya ada kenaikan yang signifikan setelah adanya teguran tertulis dari Mendagri tersebut dikeluarkan.

Sehingga sampai tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan catatan Kemendagri hanya tinggal 6 provinsi yang belum merealisasikan anggaran Inakesda, termasuk 3 provinsi di antaranya yang sama sekali tidak menganggarkan Inakesda tersebut.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Fokus Terhadap 6 Area Inovasi

“Ada beberapa Pemda yang sampai saat ini menurut catatan kami yang belum melakukan realisasi, yaitu ada Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumbar, Sulsel dan Papua, ini data tanggal 17 Juli,” kata Adrian.

Berdasarkan catatan Kemendagri, total refocusing untuk Inakesda provinsi mencapai Rp 1,93 triliun dengan anggaran terbesar ada di Pemprov DKI Jakarta dan terkecil di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

Dirjen Bina Keuangan Daerah menegaskan kepada kepala daerah agar tidak menganggap teguran ini sesuatu yang ringan.

Baca juga: Apeksi dan Apkasi Serahkan Draft Modul BLUD Bidang Persampahan ke Kemendagri

Dalam undang-undang 23 tahun 2014, teguran itu merupakan bagian dari sanksi, bahkan bisa saja kepala daerah itu diberhentikan sementara.

Bahkan dalam catatan Kemendagri, teguran seperti ini baru pertama kali dikeluarkan dan merupakan sanksi yang diberikan pada Pemda yang tidak merespon dengan baik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Mohon jangan dilihat teguran ini sebagai sesuatu yang ringan atau biasa saja. Ini sanksi yang bisa dikatakan keras,” ujarnya.

Baca juga: Badan Litbang Kemendagri Rilis 58 Daerah Disclaimer Dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Adrian berharap dengan adanya teguran tersebut ada pergerakan realisasi anggaran, khususnya bagi 3 provinsi yang sama sekali belum menganggarkan Inakesda.

“Mudah-mudahan teman-teman di daerah Sulbar, Sulsel, dan Papua segera merumuskan berapa kebutuhan terhadap penganggaran Inakesda dari Januari hingga Desember 2021,” ujarnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas