Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah berhati-hati terkait keputusan PPKM Darurat.

Menurut politisi Partai Golkar, sikap pemerintah yang berencana menerapkan perpanjangan PPKM Darurat harus berdasarkan atas kajian dan evaluasi mendalam.

Tentu evaluasi dan kajian tersebut harus didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini.

"Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat," kata Ace dalam keterangan pers, Selasa (20/7/2021).

Ace menyampaikan dari evaluasi tersebut, dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat.

3. Said Iqbal

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memperkirakan ratusan ribu buruh akan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.

"Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan."

"Berarti satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," katanya, Senin (19/7/2021).

Menurut Said, buruh yang berpotensi di PHK yaitu di sektor manufaktur.

Perkiraan angka ini hanya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

"Hitungan saya sederhana, angka buruh terpapar Covid-19 itu 10 persen atau sekitar 75 ribu."

"Kalau penyebarannya makin besar, pabrik mau tidak mau tutup dan tidak ada keuntungan, maka manajemen memutuskan pengurangan," papar Said.

Said pun menyebut, pekerja di sektor manufaktur atau pabrikasi tidak bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH), seperti layaknya orang kantoran.