TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai, pemerintah saat ini alami kebimbangan antara urusan kesehatan dengan ekonomi.

Berkali-kali pemerintah mengalami kebimbangan sehingga kebijakan mengatasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Sukamta merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap PPKM Darurat mulai 26 Juli jika kasus corona atau covid-19 menurun.

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri.  Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Penampakan Sapi Raksasa Kurban Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies dan Wagub Riza Patria

Sukamta menilai dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari 2 pekan, masih saja mendapat informasi dari daerah adanya kekurangan pasokan oksigen, antrean pasien di rumah sakit, juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular covid.

Oleh sebab itu Sukamta menyebut ada tiga prioritas yang harus disegera dituntaskan oleh pemerintah dalam PPKM Darurat.

"Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien covid. Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid," ucapnya.

Baca juga: Idul Adha, Warga Temukan Mayat Mengapung di Kali Kemayoran 

Kemudian yang kedua menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM.

Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.

"Selanjutnya yang tidak kalah penting, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah. Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data covid hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," pungkasnya.