Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Jokowi Wanti-wanti Menterinya soal Komunikasi Publik, Pakar: Ini Bukan Pertama Kali

Presiden Jokowi wanti wanti menterinya soal komunikasi publik terkait pandemi Covid-19, pakar komunikasi: Ini Bukan Pertama Kali.

Jokowi Wanti-wanti Menterinya soal Komunikasi Publik, Pakar: Ini Bukan Pertama Kali
Youtube Sekretariat Presiden
Rapat Terbatas Jokowi dalam Evaluasi PPKM Darurat, Istana Merdeka, 16 Juli 2021 - Presiden Jokowi wanti wanti menterinya soal komunikasi publik terkait pandemi Covid-19, pakar komunikasi: Ini Bukan Pertama Kali. 

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti menterinya soal komunikasi publik di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, saat ini masyarakat khawatir karena kasus Covid-19 yang terus meningkat dan angka kematian akibat Covid-19 juga tinggi.

Oleh karena itu, Jokowi minta jajarannya untuk tetap menimbulkan optimisme dan ketenangan dalam melakukan komunikasi publik.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka, dikutip dari tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Sambut Baik UICI, Sebagai Perguruan Tinggi Inovatif

"Terus terang saja masyarakat ini khawatir mengenai covid yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian yang juga berkaitan dengan yang urusan makan, urusan perut. Ini hati-hati."

"Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini," kata Jokowi.

Lanjutnya, ia mengingatkan agar jangan sampai masyarakat kecewa akibat kesalahan pejabat pemerintahan dalam berkomunikasi maupun dalam menjalankan kebijakan.

"Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," jelasnya.

Rapat Terbatas Jokowi dalam Evaluasi PPKM Darurat, Istana Merdeka, 16 Juli 2021
Rapat Terbatas Jokowi dalam Evaluasi PPKM Darurat, Istana Merdeka, 16 Juli 2021 (Youtube Sekretariat Presiden)

Baca juga: Cara Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat Dinilai Lebih Tenangkan Masyarakat

Menanggapi hal itu, Guru Besar Komunikasi Politik UPI Bandung Karim Suryadi menilai pernyataan Jokowi ini sebagai bentuk evaluasi yang jujur.

"Evaluasi yang jujur dan langkah antisipasi agar tidak menambah fristasi kebingung atau apapun karena meningkatnya kasus (Covid-19)," ucap Karim, dikutip dari siaran langsung Acara Rosi Kompas TV, Kamis (22/7/2021).

Karim menyebut, sikap Jokowi mewanti-wanti kepada menterinya terkait komunikasi bukan kali pertamanya terjadi.

Dikatakannya, Presiden sempat bersikap serupa saat momen UU Cipta Kerja, yang sempat menuai penolakan dari masyarakat.

Ketua Dewan Guru Besar UPI, Karim Suryadi menyebutkan, wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama halnya dengan melakukan pelanggaran.
Ketua Dewan Guru Besar UPI, Karim Suryadi menyebutkan, wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama halnya dengan melakukan pelanggaran. (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

"Ini bukan pertama kali. Misalnya, masalah UU Cipta Kerja."

"Kata Presiden, akibat komunikasi publik yang buruk, maka munculah berbagai penolakan dan unjuk rasa yang tidak berdasar."

"Kedua, presiden pernah meminta pembantunya untuk melakukan komunikasi publik yang baik dalam hal menjelaskan vaksinasi dan implementasinya," paparnya.

Menurutnya, hal tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi tahu pentingnya komunikasi sebagai hal yang kritikal.

Di mana, komunikasi bisa menimbulkan hal baik maupun buruk terjadi.

"Bahkan niat baik bisa salah dan tidak bisa mencapai tujuan, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik."

"Apalagi dalam konteks penanganan pandemi," kata Karim.

Baca juga: Evaluasi PPKM, Wapres Minta Pemda di Jabar Awasi Aktivitas Niaga Agar Tak Timbul Klaster Covid-19

Baca juga: Pengamat Komunikasi Sebut Istilah PPKM Darurat dan PPKM Level 4 Hanya Sebatas Perbedaan Diksi

Selain itu, pakar komunikasi ini juga menyoroti soal pergantian istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan tingkat level.

Ia mengatakan, pergantian istilah ini bisa menurunkan pemahaman masyarakat soal risiko Covid-19.

Ketika pemahaman itu menurun, hal itu bisa berdampak masyarakat semakin abai terhadap protokol kesehatan (prokes).

"Ketika pengetahuan yang tidak pasti terbentuk di kalangan masyarakat, baik karena kebijakan berubah-ubah, tirani istilah yang sulit dipahami, atau karena motif lain seperti berita bohong dan lain-lain."

" Itu akan menimbulkan rendahnya persepsi resiko dan akan menimbulkan masyarakat abai terhadap prokes," tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas