TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan memperpanjang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4.

Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.

Baca juga: Sekjen DPR Rangkap Jabatan, Pengamat : Pimpinan DPR Harus Bersikap

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta ganti istilah.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis  hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty melalui keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini, klaim bahwa kasus mengalami penurunan,  tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif  dalam mengukur keberhasilan PPKM.

"Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," katanya.

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Luhut, Erick Thohir dan Ridwan Kamil Sampaikan Permintaan Maaf

Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif  jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujarnya.

Netty juga mempertanyakan apakah pencairan insentif nakes dan klaim rumah sakit sudah dibayarkan.

"Bagaimana perhatian  terhadap nakes ?Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Baca juga: 1900 Orang di Jakarta Antre Masuk Kamar Perawatan, di Bekasi Tenda Darurat Pasien Covid Dikosongkan

Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM  juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

"Pemerintah harus menjelaskan  bagaimana strategi  mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan  menjadi  5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi  belum jelas,” tambahnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa  PPKM.

"Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi  perpanjangan pembatasan dengan penunaian  kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," pungkasnya.