TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah terus mengantisipasi dinamika yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19, seperti menambah alokasi anggaran pada bidang kesehatan dan memberikan bantuan sosial.

Menurutnya, perlu adanya upaya ekstra di dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

“Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya,” ucap Ma'ruf dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Heboh Tabung Oksigen Palsu Gemparkan Tulungagung, Polda Jatim Tancap Gas Turun Tangan

Selain mengenai realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah, Wapres juga terus memantau perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 3T (testing, tracing, treatment), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

“Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos,” sambungnya.

Baca juga: Menko PMK: Pengendalian Penanganan Covid-19 Tidak Bisa dari Belakang Meja Saja

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, minimal 8% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan refocusing untuk digunakan penanganan pandemi, khusus penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dana desa, insentif tenaga kesehatan. Ini pula yang menjadi atensi Presiden,” ujar Tito.

“Anggaran ini kaitanya dengan pelaksanaan PPKM dan bansos. Untuk penguatan kapasitas kesehatan dan obat-obatan, ini sebenarnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Daerah memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan,” tandasnya.