Ketua MPR Ajak Mahasiswa Kaji Ulang Sistem Demokrasi Langsung
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial, khususnya mahasiswa, mengkaji kembali sistem demokrasi
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial, khususnya mahasiswa, mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini.
Menurutnya, sistem demokrasi langsung di Indonesia perlu ditelaah kembali apakah lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya.
"Para mahasiswa harus berani membuat kajian serta mengevaluasi sistem demokrasi langsung saat ini. Sistem pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi. Kalau kita pertahankan bukan tidak mungkin demokrasi kita hanya begantung pada angka, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).
Baca juga: Bupati Karawang Berduka, Mahasiswanya di Al Azhar Mesir Meninggal dalam Kecelakaan Lalu Lintas
Adapun dalam kesempatan itu, Bamsoet membicarakan topik tersebut bersama Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta 2019-2020 Sultan Rivandi.
Bamsoet menilai sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Tidak aneh bila kemudian banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
"KPK juga melakukan kajian bahwa pemilihan langung itu daya rusaknya luar biasa atas sistem ini. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi," kata Bamsoet.
Baca juga: Profil Indra Rudiansyah, Mahasiswa Indonesia di Balik Terciptanya Vaksin AstraZeneca
Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan hasil kajian para mahasiswa menyimpulkan perlunya perubahan sistem demokrasi di Indonesia.
Terpenting, perubahan yang terjadi harus membawa sistem demokrasi Indonesia lebih baik kedepannya.
"Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia kedepan terus berdasarkan NPWP, nomor piro wani piro. Karena itu, kita perlu merefleksi kembali pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia," pungkas Bamsoet.
