Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Diminta Percepat Distribusi Bansos Secara Tepat Sasaran ke Masyarakat 

Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat di tengah perpanjangan PPKM. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Pemerintah Diminta Percepat Distribusi Bansos Secara Tepat Sasaran ke Masyarakat 
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas PT Pos menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan (Juni dan Juli) kepada keluarga terdampak Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) di RW 05, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Selasa (27/7/2021). Penyaluran BST kali ini bisa langsung diambil warga di kantor RW masing-masing dengan menyertakan KTP dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan bagi yang sedang menjalani isoman dan sakit diantarkan langsung oleh petugas ke rumahnya. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat di tengah perpanjangan PPKM. 

Ace menegaskan bantuan sosial tersvht juga haruslah tepat sasaran, akurat dan tepat waktu diterima oleh masyarakat.

"Yang diperlukan saat ini adalah kecepatan dari kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akurat dan tepat waktu," ujar Ace ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (27/7/2021).

Di sisi lain, Ace mengimbau perlu pula dilakukan perbaikan pendataan yang lebih baik bagi penerima bantuan. 

Baca juga: 3 Langkah Mensos Risma untuk Hindari Korupsi Penyaluran Bansos, Ini Penjelasannya

Sebab hingga saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat terdampak pandemi yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. 

"Masih banyak di antara masyarakat terdampak yang belum menerima karena tidak terdata dalam DTKS Kementerian Sosial, maupun kelompok berpenghasilan rendah baru akibat PPKM level 4 ini," jelasnya.

Politikus Golkar tersebut juga menilai seharusnya besaran bantuan yang diberikan pemerintah harus disesuaikan dengan tingkat keparahan atau terdampaknya masyarakat yang menerimanya. 

BERITA REKOMENDASI

"Pada titik inilah, seharusnya pemerintah terutama pemerintah daerah harus mampu mendeteksi pemutakhiran kesulitan masyarakat tersebut. Aspek proporsionalitas dan keadilannya dalam bantuan sosial juga penting menjadi pertimbangan," tandasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas