Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tim Advokasi Papua Desak Presiden Minta Maaf soal Tindakan Oknum TNI-AU yang Injak Kepala Warga

Anggota Tim Advokasi Papua Michael Himan mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk turut meminta maaf.

Tim Advokasi Papua Desak Presiden Minta Maaf soal Tindakan Oknum TNI-AU yang Injak Kepala Warga
Dok Humas Lanud Yohanes Abraham Dimara Merauke
Salah satu anggota POM Lanud Yohanes Abraham Dimara Merauke, tengah menjalani pemeriksaan setelah melakukan aksi kekerasan kepada seorang pemuda, Steven, Papua, Selasa (26/7/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Advokasi Papua menyoroti secara serius terkait adanya insiden dua oknum anggota TNI-AU yang menginjak kepala seorang warga penderita tuna wicara di Merauke, Papua.

Atas adanya insiden tersebut, Anggota Tim Advokasi Papua Michael Himan mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk turut meminta maaf.

"Mendesak Presiden Joko Widowo selaku  Panglima tertinggi Militer untuk segera meminta maaf," kata Himan dalam keterangan tertulisnya dikutip, Rabu (28/7/2021).

Tak hanya itu, kata Himan pihaknya juga meminta kepada Presiden Joko sedianya memerintahkan untuk menindak tegas dua anggota Polisi Militer TNI-AU  yang melakukan tindakan represif, rasis, dan diskriminatif tersebut.

Baca juga: Komisi I DPR Menyayangkan Kekerasan yang Dilakukan Oknum Anggota TNI AU kepada Warga

Adapun, dirinya meminta Presiden untuk memperlakukan dua oknum TNI-AU tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang dijunjung.

"Mendesak proses hukum terhadap kedua anggota Polisi Militer TNI-AU  tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Selain itu kata Himan, Presiden juga harus turut memberikan sanksi dan memecat kedua Anggota Polisi Militer dan harus dilakukan secara transparan serta akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Sebab kata dia, perlakuan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

"Itu dijamin dalam pelbagai undang-undang, salah satunya dalam Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi 'Setiap orang berhak untuk bebas dari penilaian, penghukuman, atau yang kejam, tidak manusiawi, derajat dan martabat kemanusiaannya'," katanya.

Sebagai aparat keamanan negara, anggota TNI-AU kata Himan, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman
12
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas