Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan.

Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni menilai selama ini banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya.

Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak.

Namun, capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks inovasi yang maksimal.

“Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” kata dia, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Laksanakan Pencegahan Narkotika secara Maksimal

Fatoni mencontohkan, pada ajang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 pencapaian Kabupaten Tabalong dinilai belum maksimal.

Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang.

"Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya evidence based saat melakukan penginputan inovasi,” ujar Fatoni.

Ia mengimbau, agar daerah memperhatikan kematangan inovasi.

Baca juga: Kemendagri: Urus Dokumen Dukcapil Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Menurutnya, peningkatan kualitas inovasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena kata dia, Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah.

Selain itu, kualitas inovasi dapat ditunjang melalui peningkatan infrastruktur inovasi.

Baca juga: Kemendagri Minta ASN Manfaatkan Perkembangan Teknologi Guna Mendukung Roda Pemerintahan

Peningkatan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis.

“Kualitas inovasi juga perlu didorong dengan penggunaan IT pada proses birokrasi,” katanya.