Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Calon Hakim Agung Subiharta Menilai Praktik Peradilan HAM di Indonesia Belum Optimal

Pandangan terkait hal tersebut dimentahkan oleh panelis yang merupakan anggota Komisi Yudisial yakni Amzulian Rifai.

Calon Hakim Agung Subiharta Menilai Praktik Peradilan HAM di Indonesia Belum Optimal
Tangkapan layar Kanal Youtube Komisi Yudisial
Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Subiharta, dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-2 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Rabu (4/8/2021). 

Subiharta kemudian ditanya lagi oleh panelis kemungkinan untuk mengaitkan penegakan hukum terkait pelanggaran HAM berat dengan International Criminal Court (ICC).

Ia kemudian mengungkapkan sejumlah contoh di luar negeri di antaranya terkait dengan Filipina yang menurutnya peradilan di sana telah mengakomodir berbagai kebijakan peradilan internasional.

Tidak hanya itu, ia pun mencontohkan Jepang yang telah memiliki instrumen Judicial Research Officer yang menurutnya bertugas untuk membantu hakim dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya.

Namun demikian, pandangan terkait hal tersebut dimentahkan oleh panelis yang merupakan anggota Komisi Yudisial yakni Amzulian Rifai.

Menurutnya jawaban Subiharta terlalu jauh dari pertanyaannya.

"Terlalu jauh, Pak. Saya minta Bapak mengaitkan dengan ICC. Kata Bapak tadi soal political will. Adanya ICC itu karena memang ada dua faktor. Kenapa itu terbentuk. Satu karena adanya unwilling, kemudian ada yang unable. Unsur unwilling karena tidak ada political will untuk mengadili. Karena biasanya mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat itu adalah petinggi-petinggi negara biasanya," kata Amzulian.

Di dalam hukum international HAM, lanjut dia, disebut unwilling atau tidak adanya kemauan untuk mengadili.

Tapi, lanjut dia, ada juga negara yang memenuhi unsur kedua yakni unable atau tidak adanya kesanggupan untuk membawa keadilan tersebut.

"Maka terciptalah yang namanya ICC, International Criminal Court. Solusi apa yang bisa dilakukan yaitu mengencourage pemerintah kita untuk meratifikasi konvensi tentang ICC itu. Itu kira-kira," kata Amzulian.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas