TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengapresiasi inisiasi PDI Perjuangan (PDIP) yang meluncurkan Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi. 

Sebab Indonesia memang memerlukan pembangunan budaya mitigasi bencana alam yang rawan terjadi. 

Hal itu diungkapkan Dwikorita saat menyampaikan pidatonya di acara launching sistem yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8/2021). 

Di acara itu, hadir Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto, beserta jajaran DPP PDIP lainnya.

Dwikorita awalnya berterima kasih kepada Megawati dan jajarannya yang berjasa mendorong pembangunan BMKG hingga saat ini menjadi badan independen yang berada langsung di bawah presiden. 

Megawati juga bukan sosok yang hanya bicara, namun memberi teladan langsung turun menangani penanganan bencana. 

"Ini berpengaruh terhadap spirit kami, sehingga setiap bencana kami merasa itu yang harus dilakukan, pemimpin tertinggi harus turun langsung tak memberi perintah dari balik meja," kata Dwikorita. 

Berdasarkan pengalaman lapangan, pihaknya juga merasa bagaimana para kepala daerah dari PDIP sangat terbuka dan membantu ketika ada penugasan lapangan BMKG di berbagai wilayah di Indonesia. 

Dan atas pengalaman dari berbagai daerah itu, BMKG bisa melihat betapa pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana yang mengancam Indonesia. 

Baca juga: Pengalaman Megawati 10 Hari Menginap di Kapal Perang Saat Tangani Bencana Alam

Tahun ini saja, di awal tahun ada gempa bumi, banjir di Kalimantan, yang menuntut kesiapsiagaan. 

"Maka sistem peringatan dini yang akan dilaunching, sangat kami dukung," katanya. 

Dijelaskannya, Indonesia berada di wilayah cincin api (ring of fire), dan wilayah tumbukan lempeng tiga arah, berada di wilayah diantara dua samudra serta dua benua. 

Akibatnya, Indonesia rentan gempa, rentan terdampak perubahan iklim dan cuaca, rentan terkena perubahan muka air laut, hingga muka air laut mudah mengalami pemanasan. 

BMKG sendiri, sesuai arahan Megawati, terus belajar dari negara yang maju dalam hal penanganan bencana. Misalnya dari Jepang, yang berdasarkan penelitian, memiliki tingkat keselamatan masyarakat yang tinggi saat gempa terjadi. Riset menunjukkan, 95 persen warga yang selamat justru karena kemampuan sendiri, bukan karena ditolong oleh petugas pemerintah. 

Selain itu, BMKG juga belajar dari China yang sudah memanfaatkan perbedaan gelombang gempa untuk bisa menyelamatkan diri. Sistem ini juga dibangun oleh Jepang. 

Diketahui, bahwa ada jeda 10 detik antara gelombang primer dan gelombang sekunder ketika gempa terjadi. Dan diantara 10 detik itulah sistem nuklir dan sistem transportasi dimatikan, hingga peringatan ke masyarakat disampaikan di jeda waktu itu. 

"Kami sedang dalam proses membangun teknologinya, kami baru belajar ilmunya. Insya Allah dalam 2 tahun ini bisa terwujud," kata Dwikorita. 

Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kesiapsiagaan ini. Berdasarkan riset, sistem peringatan dini yang dibangun BMKG sebenarnya sudah lumayan cepat. Namun ternyata banyak masyarakat yang menerima tak merespons dengan baik. 

Temuan riset, banyak masyarakat yang menerima informasi tak memahami makna warna merah, kuning, hijau yang jadi simbol waspada yang dikirimkan. Banyak nelayan dan nahkoda kapal yang tak paham grafis yang dikirim oleh BMKG. 

"Tantangannya, bagaimana dari sisi kultur, peringatan dini ini dipahami, dan mendorong sikap bagaimana mampu menolong diri sendiri dan sekitarnya agar selamat. Yang jelas, bagi kami, setinggi apapun teknologi, kalau dari sisi kultur tak terbangun, tak guna," urai Dwikorita. 

"Terima kasih kepada PDI Perjuangan yang terus menguatkan kultur kesiapsiagaan multi bencana ini," tegasnya. 

Kepala BNPP atau lebih dikenal sebagai Basarnas Marsekal Madya Hendri Alfiandi mengakui bahwa para kader PDIP memang termasuk salah satu yang paling memberikan dukungan atas kerja-kerja penanggulangan bencana.

Pihaknya berharap komitmen PDIP ini bisa diikuti oleh kelompok organisasi kemasyarakatan lainnya, tanpa memperhitungkan latar belakang politiknya. 

"Terutama kami memang masih sangat membutuhkan support langsung dari potensi SAR yang ada di Indonesia. Kami sangat terbantu dengan Baguna, dan ormas lainnya yang selama ini membantu," kata Hendri. 

"Sebetulnya kami secara hati nurani, ingin organisasi lain mengikuti jejak PDI Perjuangan, sehingga mereka bisa memberi kontribusi langsung kepada masyarakat terlepas dari latar belakang politiknya," pungkasnya.