Baliho AHY Dikritik Abdillah Toha, Ini Tanggapan Partai Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengapresiasi setiap masukan dan kritikan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior sekaligus pendiri PAN Abdillah Toha mengkritik keras baliho para politisi yang terpasang berbagai daerah.
Abdillah Toha menyoroti baliho Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang terpasang di tengah pandemi Covid-19.
"Halo Puan, Erlangga, Muhaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk pilpres yang masih 3 tahun lagi, ketika rakyat sedang bergulat atasi pandemi dan kehidupan sehari-hari? Kenapa tak gunakan uang baliho itu untuk bantu rakyat saja?" tulis Abdillah dalam akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha.
Menjawab kritikan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengapresiasi setiap masukan dan kritikan.
Baca juga: Soal Polemik Baliho Capres, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Cibiran Masyarakat
Namun menurut Herzaky kritikan yang tertuju kepada AHY itu salah alamat.
"Setiap masukan dan kritik menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi kami dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan harapan rakyat," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).
"Hanya saja, untuk kali ini, kritik Bapak Abdillah Thoha salah alamat kalau ditujukan ke ketum kami, Mas AHY," imbuhnya.
Herzaky menegaskan, bahwa pemasangan baliho AHY bukan terkait pemilihan presiden, melainkan untuk melawan kubu KSP Moeldoko.
"Baliho itu dibuat oleh kader-kader yamg meminta desain ke Pusat, sebagai bentuk perlawanan mereka ke Moeldoko cs," ujarnya.
"Kalau kami mempertahankan kedaulatan dan kehormatan kami dari pelaku begal politik Moeldoko cs, apakah tidak boleh?," imbuhnya.
Lantas, Herzaky mengatakan Abdillah Toha sebaiknya memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Moeldoko yang mencoba merebut paksa Partai Demokrat.
"Jadi, konsentrasi kader kami membantu rakyat, mesti terganggu beberapa bulan akibat gangguan begal politik KSP Moeldoko cs. Mungkin kritik itu lebih substansial dan bermanfaat. Bukan jadi kritik unfaedah," pungkasnya.