TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha tidak percaya pada hasil survei lembaga Indostrategic yang yang menyimpulkan responden pendukung partai besar seperti PDIP dan Golkar mendukung wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Thaha menyebut, jika hasil survei benar adanya, seharusnya akan terlihat dalam langkah politik PDIP dan Golkar.

"Saya tidak percaya hasil survei itu," ungkap Thaha kepada Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021).

Thaha meyakini, sebagai dua parpol besar, PDIP dan Golkar tentu memiliki etika politik kebangsaan yang kental, jauh lebih kental ketimbang politik kekuasaan.

"Jadi, kontras dengan hasil survei itu, Golkar dan PDIP tentunya telah meradar calon-calon presiden mendatang sebagai manifestasi betapa kedua parpol itu bersikukuh bahwa masa jabatan presiden maksimal dua periode atau sepuluh tahun," ungkapnya.

Baca juga: Megawati Pernah Minta Jokowi Turun Langsung Pegang Komando Penanganan Bencana

Namun, seandainya Golkar dan PDIP kemudian bersikap sebagaimana hasil survei tersebut, Thaha meyakini kedua partai itu akan mendapat kritik tajam dari masyarakat.

Sementara itu, Thaha bersikap menentang keras penambahan masa jabatan presiden.

"Kita harus berhenti berpikir bahwa Indonesia seolah akan maju hanya jika dipimpin oleh orang yang sama," ungkapnya.

Meski sebagian masyarakat berasumsi Indonesia hari ini memiliki pemimpin yang baik, Thaha menyebut seluruh elemen bangsa harus optimis bahwa tetap ada warga negara yang mampu menjadi pemimpin nasional yang baru.

"Kita harus cari, kita harus temukan, dan kita harus pilih nama baru itu," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Thaha, ketika faktanya semakin banyak kalangan yang sangsi pada efektivitas kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semakin kuat keharusan bagi kita untuk berikhtiar sekuat tenaga bahwa tahun 2024 nanti Indonesia memiliki duet presiden dan wakil presiden baru," ungkapnya.

Baca juga: Baliho Puan hingga Airlangga Disorot Masyarakat, Golkar: Mengkonsolidasikan Menuju 2024

Baca juga: Qodari Klaim 80 Juta Penduduk Indonesia Setuju Jokowi Tiga Periode

Survei Lembaga Indostrategic

Sementara itu, survei yang menyimpulkan pendukung PDIP dan Golkar setuju dengan wacana masa jabatan tiga periode dilakukan oleh lembaga Indostrategic pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 lalu.

Dikutip dari Kompas.tv, survei dilakukan terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.

"Dari hasil crossed-tabulasi, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P, lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar," kata Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, Rabu (4/8/2021). 

Ia menjelaskan, responden yang tidak sreg dengan wacana jabatan presiden tiga periode berasal dari pendukung Partai Gerindra 17,28 persen, PKS 13,99 persen, PKB 11,11 persen, dan Demokrat 8,66 persen. 

Adapun hasil survel itu menunjukkan situasi di masyarakat saat ini sudah mulai terbelah.

Ada yang setuju dan tidak dengan wacana Jokowi menjabat tiga periode.

Baca juga: Rencana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024, KPU: Mencegah Hasil Tak Sah dan Efisiensi Waktu

Namun, mereka yang menyatakan tidak setuju masih lebih banyak atau mayoritas responden. 

"Bahkan, basis pendukung Gerindra dan PKB sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah saat ini, juga menjadi bagian dari mereka yang menolak keras wacana perpanjangan masa bakti presiden tiga periode," ujar dia. 

Jika tanpa crossed-tabulasi, jumlah responden yang menyatakan tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode sebanyak 80,7 persen. 

Sementara itu, hanya 7,4 persen responden yang mengaku setuju dengan wacana tersebut. Sementara sisanya yaitu tidak tahu dan tidak jawab sebesar 12 persen. 

Temuan tersebut, kata Khoirul, dinilai akan menjadi kontraproduktif bagi komunitas atau gerakan yang belakangan ini secara terang-terangan mendukung pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. 

Berita terkait Wacana Presiden 3 Periode

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.tv/Fadel Prayoga)