Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnooutri mengklaim pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung memegang komando penanganan bencana di Indonesia.

"Saya bilang pada Pak Presiden, Bapak lah yang namanya kepala negara Presiden Republik Indonesia yang harus langsung karena ini persoalannya adalah extraordinary," kata Megawati dalam Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8/2021).

Megawati mengatakan hal itu karena banyak kepala daerah yang tidak memiliki kesadaran terkait penanganan bencana.

Hal itu berakibat tidak ada kejelasan siapa pemegang komando penanganan bencana di daerah.

"Monggo, dengan segala hormat, saya tidak berniat untuk sok tahu atau apa, inilah kelemahan kita, ketika kejadian kan terjadi kelumpuhan, seperti di Palu," ujarnya.

"Saya bicara kepada presiden, kalau bapak ngomong new normal akibat pandemi ini, maka antara lain kita akan memang masuk ke dalam sebuah tatanan new normal, antara lain apa? Urusan mengikuti bencana-bencana ini," kata dia.

Baca juga: Saat Megawati Tegur Ganjar Pranowo soal Penanganan Banjir Rob di Semarang

Menurutnya, perlu ada gotong royong dari semua pihak untuk menyelamatkan sesama manusia apabila sedang terjadi bencana.

"Tidak bisa memilah-milah. Oh ini bukan kerjaan saya, tidak bisa saya lakukan. Sekali lagi tidak bisa begitu, karena yang ditolong jiwa manusia," kata Megawati.

Pengalaman Megawati 10 Hari Menginap di Kapal Perang

residen Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri membagikan kisah pengalamannya saat harus menginap di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) selama 10 hari.

Saat itu, kata Megawati, dirinya harus rela terjun ke lapangan pada saat menangani bencana alam.

Hal itu disampaikan Megawati saat acara pembukaan rapat koordinasi pembangunan nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual, Kamis (29/7/2021).

"Sampai mungkin sekarang kebanggan tersendiri bagi saya, saya mengingat di kapal perang, saya sendiri tadinya bingung seperti apa itu kapal perang kita. Itu hampir sampai 10 harian," kata Megawati.

Megawati pun berkisah, bagaimana momen tersebut terjadi semasa menjabat sebagai Wakil Presiden di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Ia mengatakan, saat itu dirinya diberi dipercaya Presiden Gus Dur untuk membentuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pemanggulangan Bencana (BNPB).

Baca juga: Megawati: Mohon Maaf, Sampai Saat Ini Daerah Sangat Lambat Tangani Bencana

Meski begitu, sebagai wakil presiden, Megawati juga harus terjun ke lapangan untuk melihat penanganan bencana alam secara langsung.

"Saya pada waktu itu boleh mengatakan diri saya, saya merasa sangat berterima kasih diberi penugasan, karena saya harus membentuk BMKG, BNPB tetapi di lain soal saya harus ke lapangan," kata Ketua Umum PDI Perjuangan ini.

Lambat Tangani Bencana

Dalam kesempatan tersebut, Megawati pun mengatakan saat ini masih banyak daerah yang lambat dalam mengantisipasi maupun menangani bencana alam di Indonesia.

"Bagi daerah, saya melihat sampai saat ini mohon maaf, daerah itu sangat lambat sekali," kata Megawati.

Megawati pun menduga, penanganan yang lambat oleh pemerintah daerah lantaran dalam menetapkan kebijakannya tidak memprioritaskan penanganan bencana alam.

"Mungkin masih dalam pola pikir bahwa, ah bencana itu tidak selalu terjadi setiap hari. Jadi tidak ada rutinnya," kata Megawati.

Baca juga: Megawati Perintahkan Kader PDIP Perkuat Gerak Kemanusiaan dan Jaga Lingkungan

Ketua Umum PDI Perjuangan pun tak kaget, jika terjadi bencana di daerah akan menimbulkan korban jiwa.

Padahal, lanjut Megawati, hal tersebut bisa diantisipasi jika pemerintah daerah tanggap terhadap potensi bencana alam di wilayahnya.

"Padahal satu kali kejadian maka korban manusia pasti terjadi korban dan lain sebagainya. Sehingga, oleh karena itu, daerah itu mau tidak mau atau sudah ada, harus ada alokasi dana untuk bencana. Tidak bisa lagi menunggu," kata Megawati.