TRIBUNNEWS.COM - Pendakwah Haikal Hassan Baras atau akrab disapa Babe Haikal angkat bicara soal maraknya politisi memasang baliho di tengah suasana pandemi Covid-19.

Haikal menilai perang baliho di tengah pandemi tidaklah etis.

Haikal yang juga memiliki usaha di bidang baliho mengaku, biaya pemasangan satu buah baliho dalam enam bulan dapat mencapai Rp 2 miliar.

"Nah itu seandainya dibelikan vitamin untuk orang-orang yang sedang terpapar (Covid), itu jauh lebih manfaat," ungkap Haikal dalam program Catatan Demokrasi tvOne, Selasa (10/8/2021).

Selain itu, lanjut Haikal, dana besar untuk memasang baliho juga dapat bermanfaat untuk rakyat kecil.

Baca juga: Baliho Puan Maharani Menjamur, Peluang Ganjar Diusung PDIP Tertutup? Ini Analisa Pengamat

"Jangan dulu (bicara) soal hak, lebih manfaat mana? Kalau ini membuka lapangan kerja, satu baliho 2 miliar kalau dibeliin gerobak biar masyarakat bisa usaha di tengah pandemi, banyakan mana?"

"Saya sudah katakan, coba bicara naluri sebentar saja," ungkap Haikal.

Haikal menilai tidak etis bila politisi menghabiskan dana besar untuk popularitas semata.

"Tanyakan nurani masing-masing, dengan memasang (baliho) dari Aceh sampai Papua, kira-kira total berapa biayanya, masyarakat itu tahu dan bisa mengira-ira."

"Sebesar itukah yang diperlukan untuk sekadar popularitas? Sedangkan kalau tujuannya 2024, masih jauh, nggak etis," ungkapnya.

Baca juga: Gibran Pasang Foto Bareng Ganjar di Profil Instagram, Kode Dukungan? Relawan Beri Tanggapan

Sebut Jokowi Mulai 'Dilepeh'

Babe Haikal juga memberi sorotan kepada politisi pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang banyak memasang baliho di masa pandemi ini.

Haikal menilai, apa yang mereka lakukan seperti tidak sejalan dengan Presiden Jokowi.

"(Mereka) kan pengusung, pendukung daripada Pak Jokowi, kayanya Pak Jokowi sudah mulai dilepeh nih."

"Iya dong, ditinggalkan begitu saja, dari sisi etis, etis apa tidak seperti itu," ungkapnya.

Baca juga: Baliho Puan Banyak Terpasang di Sejumlah Tempat, PDIP: Spontanitas, Tak Ada Kaitannya dengan Pilpres

Haikal menyebut, dalam pandemi ini ia membagikan gerobak gratis bagi masyarakat untuk usaha.

"Saya pengusaha juga, ngasih gerobak gratis, satu gerobak itu Rp 3 juta, saya bagi-bagi masih mampu."

"Kalau satu baliho 2 miliar, bisa kasih berapa gerobak," ungkapnya.

Tanggapan Pengamat

Sementara itu diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin menilai munculnya baliho-baliho dari politikus belakangan sebagai upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan. 

Selain Puan Maharani, ada nama politikus lain yang belakangan kerap terpampang di baliho.

Mereka antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. 

Baca juga: Baliho AHY Dikritik Abdillah Toha, Ini Tanggapan Partai Demokrat

Ujang menegaskan munculnya baliho yang menampilkan ketiga politikus tersebut tak lepas dari keinginan berkontestasi di 2024 mendatang. 

Ujang menilai, baliho itu bagian dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka.

"Kita tahu mereka berkeinginan untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021). 

"Jadi mereka sudah bergerak pasang baliho dimana. Fenomena memperkenalkan diri sejak dini ke publik."

"Harapannya publik semakin familier dengan mereka," imbuhnya. 

Baca juga: Ramai Poster Luhut Binsar Pandjaitan Maju Jadi Capres 2024, Ini Kata Jubir

Hanya Dapat Olok-olok

Meski demikian, Ujang menilai pemasangan baliho untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tidaklah dilarang.

Hanya saja, dia beranggapan pemasangan baliho itu tidaklah tepat dari segi waktu.

Sebab saat ini masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19. 

"Pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timingnya karena masyarakat sedang susah karena Covid-19."

"Maka pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olok rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," jelasnya. 

Baca juga: Gibran Pasang Baliho Puan karena Instruksi Partai: Strategi untuk Hentikan Langkah Ganjar di 2024?

Akan lebih bijak, menurut Ujang, apabila sosialisasi baliho tersebut dihentikan terlebih dahulu. 

Dana pemasangan baliho, lanjutnya, juga dinilai lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat. 

"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho."

"Artinya dana-dana seperti pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19."

"Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," kata Ujang. 

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Vincentius Jyestha Candraditya)