TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bicara soal praktik wakaf yang kini dapat dilakukan dengan uang untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf.

Wapres menyebut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang nasional diperkirakan dapat mencapai 180 triliun rupiah pertahun.

Namun, realisasinya masih jauh dari angka yang diproyeksikan.

Baca juga: Tips Wapres Jaga Kebugaran Selama Pandemi, Olahraga Hampir Tiap Hari, Rela Tak Temui Cucu

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berwakaf uang, diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal.

“Diperlukan usaha-usaha yang lebih optimal dan gerakan “Riau Berwakaf” diharapkan dapat mendukung capaian potensi tersebut,” kata Ma'ruf dalam  acara Gerakan Sadar Wakaf “Sumatera Berwakaf” melalui konferensi videk, Jumat (13/8/21).

Dalam acara yang mengangkat tema “Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Melalui Konektivitas Wilayah”  lebih jauh Wapres menguraikan tiga upaya yang dapat meningkatkan potensi wakaf uang tersebut.

Baca juga: Yakaafi Kembangkan Wakaf Produktif untuk Bantu Kemandirian Pesantren

Pertama, Wapres menekankan, perlunya peningkatan literasi wakaf kepada masyarakat, karena selama ini sebagian besar persepsi wakaf masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional, wakaf hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung dan lain-lain, sehingga wakaf hanya dilakukan oleh golongan orang tua dan kaum the haves (golongan berada), padahal wakaf juga dapat diberikan dalam bentuk uang. Upaya ini juga telah dilakukan pemerintah, dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 lalu.

“Perlu lebih gencar lagi memberikan sosialisasi dan edukasi terkait wakaf kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya kepada generasi milenial,” urainya.

Kedua, lanjut Wapres, perlunya teknologi digital untuk pengelolaan wakaf. Dengan dicanangkannya GNWU Sumatera Berwakaf dan Riau Berwakaf, wakaf yang akan disampaikan oleh masyarakat akan semakin beragam.

“Dibutuhkan sistem digital agar transaksi menjadi lebih mudah, transparan, dan terjaga akuntabilitasnya,” jelasnya.

Baca juga: Asisten Staf Khusus Wapres Dorong Pendirian Bank Wakaf Mikro Pertama di Bengkulu

Upaya ketiga, menurut Wapres yang diperlukan adalah sumber daya manusia (SDM) berkompeten di bidang wakaf, agar pengelolaan wakaf dapat lebih profesional dan kepercayaan publik terus terjaga.

“Pengelolaan wakaf harus ditangani oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang wakaf, dan pengelolaan wakaf merupakan pekerjaan utama dan bukan pekerjaan sampingan,” imbau Wapres.

“Untuk menghasilkan sumber daya manusia berkompeten di bidang wakaf, kiranya perlu didukung oleh pemerintah setempat ataupun lembaga filantropi yang menaunginya,” pungkasnya

Baca juga: Wapres Maruf Harap Kenaikan Dana Otsus Papua Berdampak Besar

Selain Gubernur BI dan Gubernur Riau, hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Riau Syamsuar, Ketua BWI Nasional Mohammad Nuh, Kepala Kantor Perwakilan BI Riau Decymus, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah, Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia Adimarwan Azwar Karim, Ketua MUI Riau Ilyas Husti, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua BWI, Ketua Baznas, Ketua Masyarakat Ekonomi Islam, Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Indonesi seluruh wilayah Sumatera dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Wilayah Sumatera.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.