Pegawai KPK: Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Pelanggaran dalam Asesmen TWK
Temuan Komnas HAM mengungkap sisi lain dari TWK yang ternyata bukan hanya sarat dengan perbuatan maladministrasi sesuai dengan temuan Ombudsman.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
“Kami memberi rekomendasi agar Bapak Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan sekaligus pejabat pembina kepegawaian tertinggi di republik ini untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam jumpa pers di kantornya, Senin (16/8/2021).
Taufan mengatakan lembaganya meminta Presiden Jokowi mengambil alih proses itu dengan melakukan lima tindakan.
Pertama, ia merekomendasikan Presiden Jokowi memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN KPK.
Menurut Taufan, tindakan itu sejalan dengan arahan Jokowi sendiri yang meminta agar alih status pegawai tidak boleh merugikan hak pegawai.
Ia mengatakan rekomendasi itu sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertimbangan MK menyatakan pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan.
“Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi,” kata Taufan.
Komnas HAM, kata dia, juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi seluruh proses asesmen pegawai KPK.
Selanjutnya, Komnas HAM meminta Jokowi membina seluruh pejabat kementerian dan lebaga yang terlibat dalam proses TWK.
Para pejabat itu perlu dibina agar patuh pada peraturan perundangan, serta memegang teguh prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan memenuhi asas keadilan, serta memegang prinsip HAM.
“Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan HAM. Dan nilai tersebut dijadikan code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap ASN,” ujar Taufan.
Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden memulihkan nama baik pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam TWK.
Ia mengatakan pelabelan itu menyangkut hak asasi para pegawai.
Taufan mengatakan laporan Komnas HAM akan segera dikirim ke Presiden Jokowi.
Ia berharap Presiden Jokowi memberi perhatian dan segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.
